Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: PDI-P Solid Sikapi Rencana Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 07/11/2014, 12:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menyatakan partainya akan solid menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Puan menjamin, ketika ada sikap resmi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, maka semua kader bakal mendukung.

"Kita tidak ada perpecahan, PDI-P solid," kata Puan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Puan menjelaskan, kalaupun ada perbedaan pendapat dari kader PDI-P yang duduk sebagai anggota DPR, hal itu dianggapnya sebagai sebuah dinamika. (baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM)

Terlebih, perbedaan pendapat itu mencuat saat PDI-P belum mengeluarkan sikap resmi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P)

"Kalau ada individu-individu yang berbeda, itu dinamika di legislatif. Selama belum ada instruksi dari ketua umum, semua legistatif berdinamika itu biasa, tetapi PDI-P selalu solid," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Hasto menegaskan, dukungan ini merupakan sikap politik resmi PDI-P sebagai partai yang ada dalam bagian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (baca: Sikap Resmi PDI-P Dukung Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM)

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih melakukan kalkulasi soal BBM bersubsidi. Hanya, ia berkali-kali menyebut bahwa subsisi BBM membebankan anggaran. Menurut Jokowi, pemborosan anggaran tersebut harus segera dihentikan.

Anggaran harus dialihkan untuk menyokong sektor produktif dibandingkan untuk hal-hal yang konsumtif. (baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com