Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon: JK Sangat Liberal, Tidak Berempati terhadap Pengguna BBM Bersubsidi

Kompas.com - 10/11/2014, 19:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengaku heran karena Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilainya lebih agresif ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, JK merupakan figur yang selalu berorientasi pada pasar dan tidak memiliki empati terhadap masyarakat.

"Pak JK ini terlalu bernafsu. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, enggak pernah berempati kepada pengguna BBM itu. Pokoknya serahkan saja ke pasar," kata Effendi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Effendi melanjutkan, dia melontarkan kritik dengan alasan terukur. Baginya, pengurangan subsidi BBM tak akan menyelesaikan masalah selama tak ada pembenahan di sektor tata kelola energi.

Effendi juga mengkritik langkah Presiden Jokowi memilih menteri-menteri strategis dari latar belakang yang tidak jelas. Dengan alasan itu, Effendi mengaku akan memegang prinsip menolak kenaikan harga BBM bersubsidi walau terancam sanksi dari partainya selama tak ada upaya konkret menata kelola sumber energi nasional.

"Kata Pak JK kenaikan harga BBM bisa menghemat (anggaran negara), rakyat bisa makmur. Kalau makmur, naiknya jangan Rp 3.000, sekalian saja (naik) Rp 10.000. Coba menteri-menterinya Jokowi suruh jelasin kenapa harga BBM harus naik," ujarnya.

Ia menambahkan, pemberian subsidi untuk masyarakat bukanlah suatu kesalahan. Ia merasa subsidi adalah stimulus pada sektor tertentu untuk masyarakat yang belum memiliki daya beli.

"Yang harus ditangani itu sektor energinya, pemberian subsidi enggak akan sia-sia karena kita dapat pajak dari masyarakat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com