Jokowi: Kita Inginnya Cepat, tetapi Kenapa DPR Bergerak Lamban?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara soal sorotan kalangan politisi DPR terhadap program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Presiden menegaskan bahwa pemerintah ingin bekerja cepat.

"Pemerintah bekerja cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang, melayani rakyat. Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan," kata Presiden Jokowi dalam akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, yang sudah terverifikasi, Jumat (7/11/2014).

Jokowi lalu menyindir konflik yang masih terjadi di DPR. Dua kubu, yakni fraksi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, belum bersatu dan masih menjalankan agendanya masing-masing di DPR.

"Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor ke mana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..?" tanya Jokowi.

"Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban? Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main...," pungkas Presiden.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta para anggota DPR yang mengkritik "kartu sakti" Jokowi untuk melihat diri sendiri. Seharusnya, anggota DPR RI menyelesaikan konflik di DPR terlebih dahulu baru mengkritik program pemerintah. (Baca: Ruhut Minta Politisi yang Mengkritik "Kartu Sakti" Jokowi Berkaca Dulu)

Salah satu politisi DPR yang mempermasalahkan program Jokowi tersebut ialah Fahri Hamzah. Politisi PKS tersebut mempertanyakan tender fisik kartu pada "kartu sakti" itu. Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR RI. (Baca: DPR Pertanyakan Tender Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar)

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (5/11/2014).

Fahri juga menyarankan Jokowi mengakui bahwa program tersebut serupa dengan program-program dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak dipermasalahkan oleh DPR. (Baca: Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Akui "Kartu Sakti" Sama dengan Program Era SBY)