JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakui bahwa "kartu sakti" yang diluncurkan, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera serupa dengan program-program dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan begitu, menurut Fahri, Jokowi bisa bekerja cepat karena ketiga program tersebut tidak perlu dibahas dengan DPR terlebih dahulu.
"Jokowi belum sehari dilantik belum ada keputusan apa, sudah ada program nasional yang di-apply. Itu harus ke DPR dulu, kecuali Jokowi mau menerima kartunya disamakan dengan JKN dan BPJS," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Fahri mengaku mendengar perdebatan di kalangan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menurut dia, mengatakan bahwa program Jokowi tersebut berbeda dengan program SBY.
Di sisi lain, lanjut dia, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, program Jokowi dan SBY serupa.
"Kalau diakui oleh Pak Jokowi program itu serupa, kan enak, supaya DPR dan pemerintah sebelumnya yang susah payah menggodok program itu, melihat ini satu program yang berkesinambungan," ujar Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini.
"Tidak perlu Jokowi menepati janji kampanye dengan program baru. Kalau itu sudah ada, tinggal sesuaikan nomenklaturnya," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.