Pelantikan Andi Widjajanto sebagai Seskab Berjalan Tertutup

Kompas.com - 03/11/2014, 09:54 WIB
Andi Widjajanto KOMPAS.com/Indra AkuntonoAndi Widjajanto
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, sebagai Sekretaris Kabinet, Senin (3/11/2014). Pelantikan Andi berlangsung di Istana Negara, Jakarta, secara tertutup. Awak media tidak diperkenankan mengambil gambar proses pelantikan.

Seusai pelantikan, Jokowi langsung memimpin sidang kabinet paripurna. Saat membuka sidang, Jokowi menyampaikan bahwa Andi telah resmi dilantik.

"Pagi tadi telah dilantik Seskab, maka tugas dan fungsi Seskab yang selama ini ditangani Mensesneg mulai sekarang sudah bisa dibagi lagi," kata Jokowi melalui pengeras suara.

Jokowi meminta Seskab nantinya bersinergi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa peran Seskab berbeda dengan Mensesneg. Menurut dia, Mensesneg akan melayani Presiden sebagai kepala negara, sementara sekretaris kabinet melayani Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seskab merupakan pejabat setingkat menteri. Seskab berperan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kabinet, misalnya, membuat surat edaran yang kerap menjadi surat teguran bagi para menteri. 

Pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, kata Andi, seskab tak lagi hanya sebatas menyiapkan keperluan kabinet. Seskab juga akan membawahi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang sebelumnya adalah lembaga yang berdiri sendiri dan langsung di bawah presiden.

 "Ya, itu nanti seskab yang membawahi UKP4 untuk membantu presiden dalam memantau pelaksanaan program-program kementerian," kata dia. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, keberadaan UKP4 di bawah seskab adalah untuk memperkuat fungsi kepresidenan. Seskab, lanjut dia, akan melakukan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh para menteri atau pimpinan lembaga. 

Sementara itu, terkait pembentukan Kantor Kepresidenan, kata Andi, akan ditunda terlebih dulu. Kantor Kepresidenan sebelumnya direncanakan dipimpin oleh seorang kepala staf yang posisinya setara dengan menteri.

"Ditunda dulu oleh Presiden karena itu akan merupakan kelembagaan baru yang perpresnya masih harus disusun antara Setneg, Setkab, dan Kemenpan RB. Kalaupun akan beroperasi penuh, kemungkinan bulan Februari," kata Andi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X