Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Nilai Ruangan di DPR Kurang Memadai

Kompas.com - 01/11/2014, 15:21 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengakui bahwa ruangan untuk anggota DPR yang tersedia saat ini tidak memadai. Oleh karena itu, menurut Mahfudz, DPR memerlukan ruangan baru.

"Untuk kebutuhan gedung akibat penambahan anggota, iya (setuju). Nah, Apakah dengan pembangunan gedung baru atau dengan pemanfaatan yang ada, itu opsi yang perlu dikaji," ujar Mahfudz, usai menghadiri diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Mahfudz mengatakan, perlunya penambahan ruangan tersebut mengacu pada UU MD3 yang menyatakan adanya penambahan staf ahli dan anggota alat kelengkapan Dewan (AKD).

"Kondisi ruangan di DPR memang kurang memadai," ucap Mahfudz.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengatakan, banyak ruangan dan fasilitas di Gedung DPR yang tidak layak. Ruangan-ruangan yang ada, kata Roem, tidak memadai untuk kegiatan DPR sehingga harus dibangun gedung baru. 

Ia memberi contoh ruangan untuk anggota yang dianggap terlalu kecil dan toilet yang dipakai 8-9 orang. Anggota DPR ingin ruangan mereka seluas 16x16 meter. (baca: Tolak Ruangan Sempit dan Toilet Dipakai Beramai-ramai, DPR Akan Bangun Gedung Baru)

Adapun Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa sejauh ini belum ada rencana untuk pembangunan gedung baru untuk parlemen. Menurut dia, saat ini DPR periode 2014-2019 baru mulai bekerja dan masih banyak hal penting lain yang harus diselesaikan.

Wacana pembangunan gedung baru DPR sempat muncul ketika periode 2009-2014. Setelah dikritik publik, rencana tersebut dibatalkan. (baca: Gedung Mewah Wakil Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com