Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Wapres, Kapolri Sebut Indonesia Rawan Terorisme

Kompas.com - 30/10/2014, 18:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (30/10/2014), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Ia melaporkan perkembangan penanganan aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sutarman, Indonesia rawan terorisme.

"Mulai dari bom Bali yang dulu, sampai sekarang, sampai dengan sekarang bom target-nya anggota Polri, dan targetnya pada simbol pemerintahan, koneksinya dengan ISIS. Itu kami laporkan semua, dan Indonesia cukup rawan terhadap pelaku-pelaku terorisme di Indonesia," kata Sutarman, seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Sutarman juga telah menyampaikan kepada Wapres langkah-langkah yang sudah dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, mau pun langkah deradikalisasi.

"Sehingga ini kita harapkan bisa jadi satu kebijakan ke depan untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia," sambung Sutarman.

Ia berpendapat, aksi terorisme berdampak luar biasa terhadap perekonomian suatu negara. Sutarman mencontohkan kasus bom Bali yang terjadi beberapa tahun lalu. Menurut Sutarman, pemulihan ekonomi akibat bom bali membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun.

"Ini akan sangat berbahaya sehingga kita serius menangani masalah ini, dan kami melaporkan ke Pak Wapres," kata Sutarman.

Mengenai anggaran untuk penanganan kejahatan terorisme, kata Sutarman, Polri akan kembali mengajukan alokasi anggarannya kepada pemerintah. Menurut dia, anggaran ideal untuk penanganan terorisme bagi Kepolisian kurang lebih Rp 100 triliun. Namun, hingga kini, negara baru dapat mengalokasikan anggaran Rp 44 triliun per tahun.

"Anggaran kita yang real yang harus kita lakukan," kata Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com