Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Audit Legislasi, Kerja Berat Pertama untuk Visi Kemaritiman Jokowi"

Kompas.com - 28/10/2014, 06:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Tumpang-tindih regulasi disebut sebagai tantangan besar di bidang hukum yang akan menghadang visi kemaritiman pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Legal audit nyaris mutlak dilakukan.

"Dari 42 agenda hukum Jokowi, 12 di antaranya terkait legislasi. Terkait konsep negara maritim, harus ada penyesuaian luar biasa untuk mengatasi tumpang-tindih regulasi," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, saat dihubungi, Senin (27/10/2014).

"Ada banyak kerja harus dilakukan, bisa dimulai dari aturan operasional," lanjut Saldi. Menurut dia, proses audit legislasi ini bisa dimulai dari semua kementerian yang terkait dengan visi kemaritiman. "Harus dilihat semua peraturan pemerintah dan aturan turunan UU lainnya, mana yang tak mendukung visi kemaritiman ini."

Saldi tak menampik bahwa proses audit semacam ini bukanlah inisiasi pertama dalam sejarah reformasi. Namun, kata dia, dukungan penuh dari Presiden merupakan faktor pembeda yang sangat besar. "Sekarang, dukungan Presiden penuh."

Menurut Saldi, langkah konkret untuk memulai audit ini harus dilakukan sesegera mungkin dan secepat-cepatnya. "Menyelesaikan (audit) di satu kementerian saja bisa lama, apalagi ini ada banyak kementerian."

Dengan memulai audit di tingkat PP dan aturan turunan UU, papar Saldi, akan bisa dilacak UU apa yang "bermasalah". "Begitu ditemukan (UU yang bermsalah itu), harus segera 'dinegosiasikan' dengan DPR untuk bisa segera masuk ke program legislasi parlemen, bila perlu harus mendesak untuk jadi legislasi."

Saldi mengaku tak khawatir dengan proporsi parlemen saat ini yang didominasi wakil rakyat dari Koalisi Merah Putih. "Lho, mereka kan sudah menyatakan parlemen siap backup. Ini tantangan terbesar (untuk membuktikan komitmen itu)," tegas Saldi.

Terlepas dari visi kemaritiman, Saldi mengingatkan bahwa agenda-agenda mendasar terkait hukum yang menjadi peninggalan pemerintahan sebelumnya tetap tak bisa diabaikan. Dia menyebutkan di antara peninggalan itu adalah revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

"Visi kemaritiman juga tak masuk akal bila bertabrakan dengan semangat antikorupsi," imbuh Saldi. Agenda hukum mendasar yang selama ini sudah berjalan, tegas dia, tak boleh melemah ketika visi kemaritiman dicanangkan oleh pemerintahan sekarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com