JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menilai, 19 menteri berstatus profesional dalam Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bisa dilepaskan dari intervensi partai politik. Label profesional dinilainya hanya sekadar embel-embel karena banyak di antara mereka yang memiliki kedekatan dengan partai politik dan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
"Banyak orang profesional tidak sesuai kompetensi. Patut diduga dari profesional tidak lepas dari pengaruh partai. Ada nama yang dipaksakan," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (27/10/2014).
Menurut dia, kebanyakan dari 19 menteri yang dilabeli profesional itu juga tidak mempunyai kapabilitas maupun integritas yang mumpuni. Padahal, lanjut Tantowi, mereka dituntut untuk bekerja seprofesional mungkin di kementeriannya masing-masing.
"Profesional itu wadah di mana presiden menetapkan orang terbaik pada tempat yang sesuai dengan pengalaman dan integritas," ujar Wakil Sekjen Partai Golkar ini.
Tantowi mencontohkan nama Rachmat Gobel, yang menurut dia, seharusnya lebih tepat menjabat menteri perindustrian daripada menteri perdagangan. Lalu, ada Arief Yahya yang tidak memiliki latar belakang di bidang pariwisata.
Terakhir, kata dia, ada nama Rini Soemarno yang selama ini dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Politik itu kan kepentingan. Tidak ada koalisi tanpa syarat. Pada awalnya tanpa syarat. Tapi, syarat itu akan bermunculan. Tapi, itu bisa dimaklumi karena politik memang begitu," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.