Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:01 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut Marsetio Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Marciano Norman memberikan konferensi pers di halaman belakang komplek istana, Jakarta, Rabu (22/10/2014). KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut Marsetio Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Marciano Norman memberikan konferensi pers di halaman belakang komplek istana, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo menghapus calon menteri yang diduga memiliki catatan negatif dalam pelanggaran HAM.

Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan saat ini telah beredar beberapa nama yang diduga terkait pelanggaran HAM akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Demi NKRI, demi kebaikan bangsa, maka Jokowi harus mencoret semua orang terindikasi pelanggaran HAM," kata Natalius, Sabtu (25/10/2014).

Tidak hanya itu, dia meminta, partai politik yang terindikasi pelanggaran HAM juga tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kabinet.

Natalius melihat saat ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terkait pelanggaran HAM. "Jangan biarkan orang-orang itu mengintervensi dan juga menjadi penasihat," kata dia.

Natalius khawatir jika para terduga itu masuk dalam pemerintahan, mereka akan mengacaukan agenda penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

Bila berkuasa, Natalius menilai orang-orang itu akan memiliki kekebalan hukum. "Dengan kapasitas mereka, mereka akan minta supaya Jokowi tidak melakukan tindakan penegakan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Natalius melihat pemilihan orang-orang yang terduga melanggar HAM sebagai menteri kontradiktif dengan terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan di dunia intenasional, pasti makin buruk."



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.