Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafi'i Sebut Jokowi Cerdik dalam Susun Kabinet

Kompas.com - 25/10/2014, 16:15 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis

MAGELANG, KOMPAS.com — Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif atau yang akrab disapa Buya Syafi’i menilai Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah cerdik dalam proses penyusunan kabinet pemerintahannya.

Meski banyak pihak yang menganggap langkah tersebut terlalu lama dan bertele-tele. "Menurut saya itu (penyusunan kabinet) cerdik, walaupun banyak orang yang tidak suka, tetapi saya suka," kata Buya seusai menjadi narasumber dalam Kongres Persaudaraan Sejati Lintas Iman yang diselenggarakan Keuskupan Agung Semarang, di kompleks Museum Misi Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10/2014).

Buya mengatakan, keterlibatan beberapa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam perekrutan "pembantu-pembantu" Presiden adalah cara yang tepat untuk memperoleh kabinet yang bersih dan profesional.

"Masukan KPK dan PPATK baik sekali, (calon menteri) yang sudah diberi spidol merah dan kuning itu memang sebaiknya di luar (kabinet)," ujar Buya. [Baca: Pengumuman Kabinet Batal Lagi, Pembicaraan Disebut Alot]

Meski banyak pihak yang menilai Jokowi terlalu lama mengumumkan susunan kabinet kepada masyarakat setelah dilantik 20 Oktober 2014 lalu, Buya mengatakan hal itu wajar.

Apalagi, kata dia, sesuai undang-undang, Presiden diberi waktu sampai 14 hari setelah pelantikan untuk menyusun dan mengumumkan ke publik.

"Menurut saya, tidak apa-apa asalkan masyarakat diberi penjelasan. Dalam undang-undang saja sampai 14 hari, ini seminggu saja belum," kata Buya yang juga seorang budayawan itu.

Selanjutnya, Buya berharap pemerintahan Jokowi bekerja dengan lebih baik, menepati janji-janji yang digaungkan ketika kampanye dahulu, konsisten, jujur, dan konsekuen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com