Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP Tak Beri Jatah Kursi Pimpinan Komisi untuk F-PPP

Kompas.com - 23/10/2014, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa pihaknya telah membagi alokasi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) lain untuk fraksi yang tergabung dalam KMP. Namun, dalam pembagian tersebut, Fraksi PPP kemungkinan tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

“Bisa saja tidak ada lagi (jatah pimpinan komisi untuk F-PPP),” kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Kamis (23/10/2014).

Tantowi menjelaskan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra masing-masing mendapat empat kursi pimpinan, terdiri dari tiga komisi dan satu badan. Sementara tiga fraksi lainnya masing-masing mendapat jatah pimpinan di dua komisi dan satu badan.

Tantowi memastikan bahwa Fraksi Demokrat akan ikut dalam gerbong KMP saat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan.

“Demokrat kan sudah menjadi bagian kita,” katanya.

Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya menyatakan bahwa partai berlambang Kabah itu akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kini, Fraksi PPP bersama empat fraksi lain dalam Koalisi Indonesia Hebat belum mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka ingin agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan dipilih secara musyawarah mufakat. (Baca: DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock")

Namun, Suryadharma Ali masih merasa sebagai ketua umum. Pihaknya juga akan menggelar Muktamar di Jakarta. (Baca: Suryadharma Sebut Muktamar VIII PPP di Surabaya Tidak Sah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com