Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP Tak Beri Jatah Kursi Pimpinan Komisi untuk F-PPP

Kompas.com - 23/10/2014, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa pihaknya telah membagi alokasi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) lain untuk fraksi yang tergabung dalam KMP. Namun, dalam pembagian tersebut, Fraksi PPP kemungkinan tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

“Bisa saja tidak ada lagi (jatah pimpinan komisi untuk F-PPP),” kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Kamis (23/10/2014).

Tantowi menjelaskan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra masing-masing mendapat empat kursi pimpinan, terdiri dari tiga komisi dan satu badan. Sementara tiga fraksi lainnya masing-masing mendapat jatah pimpinan di dua komisi dan satu badan.

Tantowi memastikan bahwa Fraksi Demokrat akan ikut dalam gerbong KMP saat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan.

“Demokrat kan sudah menjadi bagian kita,” katanya.

Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya menyatakan bahwa partai berlambang Kabah itu akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kini, Fraksi PPP bersama empat fraksi lain dalam Koalisi Indonesia Hebat belum mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka ingin agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan dipilih secara musyawarah mufakat. (Baca: DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock")

Namun, Suryadharma Ali masih merasa sebagai ketua umum. Pihaknya juga akan menggelar Muktamar di Jakarta. (Baca: Suryadharma Sebut Muktamar VIII PPP di Surabaya Tidak Sah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com