Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit bagi Jokowi Membentuk Kabinet Ideal

Kompas.com - 23/10/2014, 14:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai Presiden Joko Widodo berada dalam situasi sulit dalam meramu kabinet yang ideal. Ia memaklumi jika sampai saat ini Jokowi belum dapat memutuskan menteri-menteri yang akan membantu pekerjaannya.

"Lebih lambat kalau lebih baik ya lebih bagus daripada cepat, tapi tidak maksimal. Memang dalam kondisi sekarang sulit bagi Jokowi untuk membentuk kabinet," ujar Ray dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014) siang.

Ray mengatakan, ada ekspektasi besar dari publik terhadap Jokowi-JK akan terbentuknya kabinet dengan menteri-menteri yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah bebas dari rekam jejak korupsi, bebas dari latar belakang kepentingan usaha tertentu atau mafia, bukan pelanggar hak asasi manusia, serta bukan berlatar belakang Orde Baru.

Di sisi lain, kata Ray, Jokowi telah berhadapan dengan enam sumber yang memasok calon-calon menterinya. Sumber itu adalah PDI Perjuangan, partai koalisi, masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tim Transisi, masukan dari komunitas sosial, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Ray, beberapa calon menteri dari sumber-sumber tersebut bisa jadi merupakan koruptor, mafia, pelanggar HAM, dan kalangan Orde Baru. Hal ini menyebabkan Jokowi mengalami tarik-menarik kepentingan dalam hal pembentukan kabinet.

"Ibaratnya, kelompok kepentingan koruptor, mafia, dan sebagainya sudah tinggal selangkah lagi masuk kabinet. Kelompok kepentingan yang tak ingin mereka masuk juga tinggal satu langkah lagi masuk kabinet. Bertabrakanlah keduanya itu di hadapan Presiden," ujar Ray.

Dengan kondisi seperti itu, Ray mengatakan bahwa Jokowi akan menjadi penentu terakhir. Jokowi akan menjadi pemenang jika menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menolak calon-calon bermasalah. Namun, bisa saja Jokowi kalah dari kelompok-kelompok tadi. "Jadi, tidak apa pengumuman kabinet terlambat sedikit agar kabinet itu benar-benar bersih," kata dia.

Semalam, awak media dibawa ke Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok. Melihat persiapan yang dilakukan di tempat tersebut, wartawan menduga Jokowi akan mengumumkan kabinetnya pada acara itu. Namun, acara tersebut batal tanpa informasi yang jelas tentang pembatalan tersebut.

Jokowi sendiri belum bisa memastikan kapan kabinet pemerintahannya akan diumumkan ke publik. "Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com