Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Istana Dibawa ke Tanjung Priok, Akankah Jokowi Umumkan Kabinetnya?

Kompas.com - 22/10/2014, 17:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Puluhan wartawan yang sedang meliput di Istana Kepresidenan tiba-tiba mendapatkan fasilitas dua mobil karavan dan satu bus, Rabu (22/10/2014) sore. Wartawan dibawa ke Tanjung Priok, yang disebut-sebut bakal menjadi lokasi pengumuman kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Biro Pers Istana tidak mengetahui persis agenda kegiatan Presiden sehingga mewajibkan wartawan untuk menaiki bus dan karavan. Sebelumnya, Biro Pers Istana sempat menyebutkan bahwa apabila Jokowi akan mengumumkan kabinetnya, wartawan akan diarahkan ke "tempat khusus".

Sejak Selasa (21/10/2014) sore, lokasi di Dermaga 300, Terminal III, Tanjung Priok, disebut-sebut akan menjadi tempat khusus yang disiapkan Jokowi untuk mengumumkannya. Dugaan itu menguat setelah adanya panggung yang didirikan di tempat itu. Pasukan Pengamanan Presiden pun sudah bergerak dari Istana ke Tanjung Priok sejak siang tadi.

Kendati sudah muncul desas-desus akan pengumuman kabinet, hingga kini Jokowi belum bersedia memastikan kapan waktu pengumuman itu. Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Rini Soemarno, pun enggan berkomentar ketika ia keluar dari Istana kira-kira pukul 15.00. "Saya tidak diberi izin untuk berkomentar apa pun," kata Rini seraya menutup pintu mobil Lexus SUV miliknya bernomor polisi B 609 RN itu.

Dalam tiga hari sejak dilantik menjadi presiden, Jokowi sudah memanggil sejumlah orang ke Istana. Mereka adalah Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Selain itu, Jokowi juga memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra. Di antara nama-nama itu, nama Siti Nurbaya sudah lama terdengar sebagai kandidat kuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara Bambang diproyeksikan menjadi Menteri Keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com