Kompas.com - 21/10/2014, 08:13 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menumpang kereta kencana di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Senin (20/10/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menumpang kereta kencana di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Senin (20/10/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM) meminta presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D Saptaningrum mengatakan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, tidak satu pun agenda penyelesaian pelanggaram HAM masa lalu yang diselesaikan dengan berkeadilan.

"Pemerintahan di bawah SBY-Boediono meninggalkan pekerjaan rumah tiga agenda utama pemenuhan HAM, yang bila tidak diselesaikan, dapat meruntuhkan pilar kebangsaan dan keberlangsungan agenda pembangunan," ujar Indriaswati, melalui pesan elektronik yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2014).

Ia menyebutkan, ketiga agenda utama tersebut yakni keberanian untuk menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu secara berkeadilan, perlindungan bagi kelompok minoritas sebagai bagian dari perwujudan demokrasi, serta komitmen untuk merawat kebebasan warga untuk berkontribusi dalam pemerintahan, dengan mencegah lahirnya kebijakan yang memberangus kebebasan berekspresi warga negara.

Untuk menjalankan ketiga agenda tersebut, menurut Indriaswati, ada sejumlah hal yang harus jadi perhatian Jokowi-JK, di antaranya melakukan terobosan politik untuk memecahkan kebuntuan atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara bermartabat. Jokowi-JK juga diminta untuk mewujudkan kehadiran negara dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta melindungi kemerdekaan berekspresi warga, dan memastikan terpenuhinya hak untuk terlibat secara aktif guna berpartisipasi dalam pemerintahan. 

Ia juga menekankan, untuk memastikan hal-hal itu diimplementasikan, Jokowi-JK harus memilih anggota kabinet yang bebas dari catatan pelanggaran HAM dan bebas korupsi.

"Pertimbangan ini menjadi utama, guna menghindari ganjalan serta terbukanya ruang politik transaksional, dalam implementasi kebijakan yang mendukung hak asasi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.