Jokowi-JK Diminta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 21/10/2014, 08:13 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menumpang kereta kencana di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Senin (20/10/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menumpang kereta kencana di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Senin (20/10/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM) meminta presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D Saptaningrum mengatakan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, tidak satu pun agenda penyelesaian pelanggaram HAM masa lalu yang diselesaikan dengan berkeadilan.

"Pemerintahan di bawah SBY-Boediono meninggalkan pekerjaan rumah tiga agenda utama pemenuhan HAM, yang bila tidak diselesaikan, dapat meruntuhkan pilar kebangsaan dan keberlangsungan agenda pembangunan," ujar Indriaswati, melalui pesan elektronik yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2014).

Ia menyebutkan, ketiga agenda utama tersebut yakni keberanian untuk menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu secara berkeadilan, perlindungan bagi kelompok minoritas sebagai bagian dari perwujudan demokrasi, serta komitmen untuk merawat kebebasan warga untuk berkontribusi dalam pemerintahan, dengan mencegah lahirnya kebijakan yang memberangus kebebasan berekspresi warga negara.

Untuk menjalankan ketiga agenda tersebut, menurut Indriaswati, ada sejumlah hal yang harus jadi perhatian Jokowi-JK, di antaranya melakukan terobosan politik untuk memecahkan kebuntuan atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara bermartabat. Jokowi-JK juga diminta untuk mewujudkan kehadiran negara dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta melindungi kemerdekaan berekspresi warga, dan memastikan terpenuhinya hak untuk terlibat secara aktif guna berpartisipasi dalam pemerintahan. 

Ia juga menekankan, untuk memastikan hal-hal itu diimplementasikan, Jokowi-JK harus memilih anggota kabinet yang bebas dari catatan pelanggaran HAM dan bebas korupsi.

"Pertimbangan ini menjadi utama, guna menghindari ganjalan serta terbukanya ruang politik transaksional, dalam implementasi kebijakan yang mendukung hak asasi," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X