Bertemu BNPB, Komite II DPD Bahas Kabut Asap

Dalam pertemuan itu, masing-masing perwakilan daerah mengeluhkan lambannya penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat.

"Pertemuan ini untuk mencari penyelesaian masalah tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya untuk kami tindak lanjuti," Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, saat memimpin pertemuan di ruang rapat DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2014).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah senator dari daerah yang terkena dampak kabut asap, seperti Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Bengkulu dan Provinsi Jambi.

"Kabut asap sudah sangat parah. Jarak pandang di Banjarmasin hanya berjarak 20 meter. Gubernur sudah menyebutkan ada kekecewaan lambannya penanggulangan oleh pemerintah pusat," ujar Habib Bahsyim Banoa, senator Kalimantan Barat.

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, BNPB akan memaksimalkan penanggulangan bencana kabut asap dengan dua bentuk penanganan, yaitu operasi darat dan udara.

"Ketika sudah terjadi eskalasi besar, BNPB akan segera turun tangan dalam penanganan bencana," kata Dody.

Dody menjelaskan, operasi udara dapat dilakukan untuk melakukan modifikasi cuaca dengan mengerahkan helikopter water bombing, serta membuat hujan buatan.

Guna menanggulangi bencana kabut asap, kata Dody, BNPB akan berkordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya tiga kementerian yang ikut berperan dalam penanganan masalah kabut asap. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.