Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Kabinet Jokowi, Harapan Rakyat

Kompas.com - 10/10/2014, 07:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebentar lagi resmi dipimpin oleh Presiden baru, yakni Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, hasil Pemilu 2014.

Salah satu hal yang hingga kini banyak menjadi perbicangan adalah mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jokowi-JK telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi (kepemimpinan nasional) di Jakarta pada Senin (15/9/2014).

Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.

Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Stand Up Comedian yang juga aktivis sosial di Twitter, Sammy D. Putra, mengatakan, masyarakat di media sosial memang ramai menunggu pengumuman kabinet. Dia berpendapat agar jangan sampai kabinet yang terbentuk nanti seperti menteri-menteri sebelumnya yang segera mengakiri tugasnya.

Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang bersadarkan kompetensi para menterinya.

Sammy menilai langkah Jokowi sudah tepat ketika ada usulan menteri via online. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang kalau sekadar formalitas.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat dibunuh Jokowi sendiri," kata pemilik akun Twitter @NOTASLIMBOY dengan lebih dari 82.800 followers tersebut.

Menurut Pengamat Politik Yuniarto Wijaya, bagaimana Joko Widodo menyusun struktur kabinet nanti akan menjadi simbolisasi pertamanya sebagai seorang presiden rakyat yang menang karena kekuatan dukungan rakyat dan relawan, bukan hanya partai.

"Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai tertentu. Maka pengumuman mengenai kementerian harus menunjukkan bahwa kabinet tersebut kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional," katanya.

Kalau ini gagal, kata Yuniarto, maka sulit untuk berharap pada kekuatan publik dalam mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan.

Mengenai jatah 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik, Yuniarto berpendapat bahwa politik akomodatif semacam itu tidak bisa hilang.

"Tapi setidaknya ada dua indikator apakah orang parpol ini profesional atau tidak," katanya.

Pertama, masyarakat dapat mencari informasi lewat internet mengenai rekam jejak orang parpol yang terpilih menjadi menteri dan menilainya sendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Nasional
Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Nasional
Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Nasional
Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Nasional
UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

Nasional
Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Nasional
Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Nasional
Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com