Pengamat: Hadapi KMP, Jokowi Bisa Belajar dari Kepemimpinan Obama

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa belajar dari kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam menghadapi dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen 2014-2019. Hal itu disampaikan analis politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo.

"Meski bukan pembanding yang setara memang, setidaknya bisa jadi pembelajaran. Yang dihadapi Obama kan hampir sama dengan dominasi Partai Republik di Kongres AS," kata Susilo di Semarang, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara.

Dengan dominasi Republik di Kongres AS, kata dia, Obama yang diusung Partai Demokrat menghadapi tantangan berat dalam menjalankan pemerintahan, apalagi ada "tea party", faksi konservatif di Republik.

Akan tetapi, pengajar FISIP Undip itu mengatakan, Obama ternyata berhasil menjalankan pemerintahan dan merealisasikan kebijakan-kebijakannya dengan cukup baik, semisal ObamaCare di bidang kesehatan.

"ObamaCare itu kan seperti Indonesia Sehat-nya Jokowi. Di sisi lain, Pemerintahan AS juga pernah tutup selama beberapa hari karena tidak adanya anggaran. Ya, memang tantangannya seperti itu," ucapnya.

Menurut dia, setidaknya ada dua langkah yang perlu dilakukan Jokowi di kabinet agar bisa berhasil menjalankan program menghadapi dominasi KMP di parlemen.

"Pertama, pilih menteri secara selektif dan tidak pernah terlibat kasus korupsi. Kedua, pilih menteri dari figur yang benar-benar kompeten di bidangnya. Pasti rakyat akan mendukung," katanya.

Susilo menjelaskan, Obama juga melakukan penataan yang baik pada kabinetnya dan gencar menjalin komunikasi publik dengan komunitas publik untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankannya.

Tentunya, kata Susilo, Jokowi-Jusuf Kalla harus setia dan menepati apa yang sudah dijanjikannya kepada rakyat ketika kampanye sehingga masyarakat akan mendukung apa yang dilakukan pemerintah.

Memang, tambah dia, berbagai manuver politik yang terjadi merupakan realitas politik yang harus dihadapi Jokowi yang semestinya tidak perlu dikhawatirkan selama pemerintah berpihak kepada rakyat.

"Kalau kebijakannya berpihak kepada masyarakat, prorakyat, pasti akan mendapatkan dukungan dari 'civil society'. Suara dari komunitas publik ini menguatkan program-program yang dijalankan," kata Susilo.