Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 09/10/2014, 10:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menyoroti soal pemilihan presiden beberapa waktu lalu, kalangan ilmuwan Indonesia dari berbagai perguruan tinggi kembali mengeluarkan seruan moral mengenai penyelenggaraan negara agar berjalan tetap demokratis dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

"Kita lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi roh, spirit, dan sendi kehidupan bangsa ini," demikian antara lain bunyi seruan moral ilmuwan Indonesia yang dimotori Ketua Program Pascasarjana Interdisiplin UI Prof Dr Sulistyowati Irianto Soewarno MA di Jakarta, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara.

Sejumlah ilmuwan lain yang bergabung dalam seruan moral itu antara lain Dekan Fakultas Kedokteran UI Dr Ratna Sitompul dan Dr Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Para ilmuwan atas nama "Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa" ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan tata kehidupan antarwarga ditegakkan atas dasar konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Mereka menyikapi bahwa perkembangan politik belakangan ini mengkhawatirkan dan sudah berdampak pada merosotnya kepercayaan publik di dalam maupun di luar negeri dan berpengaruh pada dunia ekonomi.

Beberapa waktu lalu, saat proses penghitungan suara Pilpres 2014 terjadi perbedaan di berbagai hasil hitung cepat, kalangan ilmuwan juga menyampaikan seruan moral untuk menghindari "perpecahan" bangsa lantaran antarpendukung capres dan cawapres saling mengklaim kemenangan.

Menurut Sulistyowati, kontribusi kepada masyarakat terutama dalam peristiwa dan masalah mendasar bangsa adalah kewajiban dan tanggung jawab ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan nonpemerintah, melalui kerja akademik dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami bersikap demi kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat serta terbangunnya peradaban kemanusiaan Indonesia masa depan," katanya.

Para ilmuwan bersama publik, katanya, berharap proses pengambilan kebijakan politik yang diputuskan para elite lebih mementingkan bangsa dan masa depannya ketimbang kepentingan kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com