Koalisi Pendukung Jokowi-JK Bertemu PPP di Hotel Mulia Bahas Pimpinan MPR

Kompas.com - 07/10/2014, 17:47 WIB
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (dua kanan) bersama Ketua Partai pendukung menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PPP Suryadharma Ali (dua kanan) bersama Ketua Partai pendukung menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PKB di MPR Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan PPP di Hotel Mulia, Jakarta, untuk mencari kesepakatan paket pimpinan MPR yang akan diusung. Pertemuan berlangsung pada Selasa (7/10/2014) sore.

Karding menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mewakili partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari pihak PPP hadir dua Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar dan Suharso Monoarfa serta Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha.

"Bahas soal paket pimpinan MPR, tapi sekarang sudah selesai pertemuannya" kata Karding, di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa sore.

Seperti diketahui, PPP masuk dalam paket calon pimpinan yang diajukan partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Bergabungnya PPP ke dalam paket pimpinan MPR koalisi pendukung Jokowi-JK membuat komposisi paket yang akan diajukan semakin jelas.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebutkan, paket pimpinan MPR koalisinya akan terdiri dari DPD sebagai Ketua MPR dan PDI-P, PKB, Nasdem, serta PPP sebagai wakil ketua. Koalisi Merah Putih juga mengaku akan mengususung paket yang terdiri dari Demokrat (Ketua), serta Golkar, PAN, PKS dan DPD sebagai wakil ketua. Dengan masing-masing koalisi mengajukan paket ini, maka proses pemilihan akan dilakukan secara voting.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Nasional
Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Nasional
Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Nasional
Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X