Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Urbaningrum: Dasar Perppu Pilkada SBY adalah Darurat Citra

Kompas.com - 06/10/2014, 20:14 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Akun Twitter dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kembali memunculkan kicauan, Senin (6/10/2014). Kali ini kicauan menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu Kepala Daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Admin akun ini mengatakan kicauan bertanda *abah* itu berdasarkan tulisan tangan Anas. Dalam kicauan itu, Anas berpendapat Perppu tentang Pilkada tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah pengobat luka untuk citra SBY. Dia pun memasang tagar #daruratcitra untuk rententan kicauan soal Perppu Pilkada ini.

Menurut Anas, tidak ada kegentingan yang memaksa maupun kekosongan hukum yang dapat menjadi basis argumentasi penerbitan perppu itu. "Yang terjadi adalah situasi yang secara spesifik telah menjadi beban politik pribadi SBY terutama oleh kecaman opini," tulis dia.

Darurat citra

Anas menyebut dasar penerbitan perppu ini adalah darurat citra. Mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini pun melanjutkan bahwa peristiwa walk out yang terjadi di DPR dapat diibaratkan sebagai tsunami atas sisa-sisa deposit citra SBY.

Anas tidak membantah perppu diterbitkan untuk menyelamatkan demokrasi dan hak rakyat. Namun, dia menyebut alasan yang lebih otentik dari penerbitannya adalah dalam rangka menyelamatkan dan mengobati luka citra SBY.

Sebagai penganut aliran politik citra, kata Anas, SBY gelisah bukan kepalang karena citranya tergerus menjelang tutup panggung yang tinggal dua pekan lagi, 20 Oktober 2014.

Perppu yang menjadi otoritas penuh Presiden, ujar Anas, merupakan senjata untuk mengakhiri malapetaka citra SBY. Hasilnya tidak mengecewakan, setidaknya tagar #TerimakasihSBY muncul dan serangan gelombang opini dapat dikendalikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com