"Harusnya KPK dan Jaksa Agung Memperjelas Status Hukum Setya Novanto"

Kompas.com - 06/10/2014, 09:59 WIB
Ketua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI terus menuai kritik. Kini, kumpulan pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyayangkan terpilihnya Setya sebagai pemimpin DPR 2014-2019.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, Setya memiliki rekam jejak buruk lantaran terseret dalam sejumlah kasus korupsi.

"Harusnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Jaksa Agung memperjelas status hukum Setya Novanto atas dugaan keterlibatan dia dalam kasus-kasus korupsi," ujar Petrus melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2014).

Petrus mengatakan, sikap aparat penegakan hukum untuk memperjelas status Setya sangat ditunggu publik. Pasalnya, DPR merupakan lembaga kontrol pemerintah sehingga pemimpinnya harus steril dari kasus dugaan korupsi. (Baca: Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK)

Menurut catatan TPDI, Setya tersangkut sejumlah kasus korupsi yang diproses di KPK, di antaranya, kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri, lalu kasus cessie Bank Bali. (Baca: ICW Beberkan Sejumlah Kasus Ketua DPR Setya Novanto)

Tanggal 26 Februari 2014 lalu, lanjut Petrus, TPDI telah menyurati KPK agar melakukan supervisi terhadap kasus cessie Bank Bali.

"Saya mengingatkan saja, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tidak ada orang di negara ini yang kebal hukum, termasuk Setya Novanto," ujar dia.

Setya terpilih bersama empat orang wakilnya, yaitu Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat, Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Setya menganggap maraknya kabar yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah kasus korupsi sebagai kekuatannya. Ia justru berterima kasih kepada KPK atas masukan yang diberikan melalui berbagai pemberitaan. (Baca: Setya Novanto Jadikan Isu KPK sebagai Kekuatannya)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.