Fadli Zon Bantah Kursi Pimpinan DPR Demokrat Dibarter dengan "Walk Out"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah kursi pimpinan DPR yang diberikan kepada Partai Demokrat adalah hasil transaksi dari aksi walk out Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

Karena aksi walk out itu, Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada melalui DPRD menang voting melawan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pilkada langsung.

Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menuding fenomena tersebut sebagai bukti telah terjadinya transaksi antara Demokrat dan Koalisi Merah Putih.

"Enggak ada, kita mengambil keputusan sangat mementingkan kedepan," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (4/10/2014) malam.

Lalu apa alasan koalisi merah putih memberikan kursi pimpinan DPR ke demokrat? Fadli beralasan, Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat memiliki kesamaan visi-misi sehingga pemberian kursi merupakan sesuatu yang wajar.

"Karena kita kan sejak awal punya beberapa kursi, dan kita mengusung paket yang sama, artinya Demokrat cocok. Kita dan Demokrat juga kan sama sama diluar pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, KMP berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Satu kursi terakhir diberikan kepada Agus Hermanto setelah Demokrat juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP.

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.