Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Anggota DPR Harusnya Kuat di Argumentasi, Dingin di Penampilan"

Kompas.com - 02/10/2014, 15:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara Saldi Isra menilai, ricuhnya sidang paripurna penentuan pimpinan DPR yang berlangsung sejak Rabu (1/10/2014) siang hingga Kamis (2/10/2014) dini hari menimbulkan kesan negatif di masyarakat. Menurut Saldi, semestinya anggota dewan yang baru terpilih menunjukkan sisi demokratis dalam menjalani sidang paripurna perdananya.

"Mereka ngotot sekali kesannya tidak baik. Kalau tidak disisipkan pesan yang demokratis kan memberi kesan ke masyarakat, 'gini loh orang yang terpilih'," ujar Saldi di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Padahal, kata Saldi, anggota dewan tidak perlu menunjukkan arogansi saat menyampaikan argumentasinya dalam sidang.

"Kalau suasana panas, malah dulu ada yang berkelahi. Tapi mestinya mereka kuat di argumentasi tapi dingin di penampilan. Jadi orang akan menilai argumentasi bukan dengan cara berteriak-teriak," kata Saldi.

Saldi berharap, rapat paripurna semalam tidak menjadi cerminan paripurna selanjutnya dalam lima tahun mendatang. Menurut Saldi, kemungkinan dalam sidang tersebut anggota dewan sedang menunjukkan diri mereka sebagai orang yang sedang memperjuangkan aspirasinya dalam sidang pertama di periode baru.

"Mereka (anggota DPR) sedang perlihatkan ke masyarakat siapa mereka. Ke depan jangan jadi kebiasaan, mereka bisa hadir dengan cara yang lebih elegan dan santun," kata Saldi.

Rapat penentuan pimpinan DPR tadi malam berlangsung ricuh dengan adanya hujan interupsi dari para anggota dewan. Sidang juga semakin alot lantaran adanya penolakan dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuanga, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem.

Empat fraksi itu bahkan akhirnya menyatakan walk out. Akhirnya, pimpinan rapat Popong Otje Djundjunan menetapkan paket yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019. Paket itu adalah Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dan empat Wakil Ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com