JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah meminta presiden terpilih Joko Widodo tidak mengobral kursi menteri untuk mendapat dukungan dari partai anggota Koalisi Merah Putih. Menurut Fahri, komposisi partai di parlemen sudah ideal untuk menjaga pengawasan terhadap pemerintahan.
"Sudahlah, jangan lagi obral-obral (kursi) menteri, jangan lagi ditarik-tarik. Biar saja Koalisi Merah Putih menguasai parlemen dan mereka menguasai eksekutif," kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Anggota DPR periode 2014-2019 itu mengatakan, keberadaan Koalisi Merah Putih di parlemen saat ini sangat ideal karena jumlahnya lebih banyak dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Fahri menilai buruk jika komposisi partai pendukung Jokowi-JK lebih dominan di parlemen karena akan berdampak pada terhambatnya proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang pro-rakyat.
Pernyataan Fahri itu sekaligus untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap berbagi jatah kursi kabinet dengan Partai Demokrat. Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi ketua DPR bagi PDI Perjuangan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada langsung. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada koalisi partai pendukung Jokowi-JK.
"Kami (Koalisi Merah Putih) sekuat-kuatnya di sini tidak bisa membubarkan pemerintah. Pemerintah jalan saja dengan pemikirannya. Kalau tidak ada kesalahan kenapa takut diawasi?" kata Fahri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.