SBY dan Ibas Disebut Dalang di Balik Pilkada melalui DPRD

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, SBY dan Ibas selaku petinggi Partai Demokrat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lolosnya RUU tersebut. "SBY sendiri dalangnya dengan anaknya yang bernama Ibas. Cari di dalam diri anakmu, di situ dalang terbesar pilkada langsung," kata Ray dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (29/9/2014).

Menurut Ray, pernyataan SBY yang mengaku kecewa atas putusan rapat paripurna yang mengesahkan RUU tersebut hanya drama yang dimainkan. Terlebih lagi, SBY berkata seolah tidak terlibat dalam keputusan anggota Fraksi Demokrat yang walkout dari rapat paripurna penentu RUU Pilkada tersebut.

Sebagian besar anggota Fraksi Demokrat walkout dalam rapat paripurna dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu. Dia menilai, jika SBY benar mendukung pilkada langsung, sedianya dia memerintahkan anggota Fraksi Demokrat untuk mementingkan pilkada langsungnya ketimbang 10 syarat.

"Kalau SBY dukung pilkada langsung dengan tulus, mestinya yang didukung dulu pilkada langsungnya baru mendesak 10 poin itu. Tapi, ini justru desak 10 poin dengan mengesampingkan pilkada langsungnya. Demokrat dari awal mendahulukan cabang dan membuang batangnya," tutur Ray.

Mantan Koordiantor Wahana Lingkungan Hidup, Chalid Muhammad, menilai, SBY selaku presiden sebenarnya memiliki wewenang untuk mencabut usulan pilkada melalui DPRD. Usulan pilkada tak langsung tersebut berawal dari pemerintah. Chalid juga menilai keputusan Demokrat untuk walkout dari rapat paripurna tersebut memang sudah direncanakan sejak awal.

"Rommy katakan, 'Saya malah bingung kenapa PDI-P kaget wong kami sudah duga'. Koalisi Merah Putih itu tahu betul ke arah mana jangkar akan dibuang," ujar dia.

Mengenai peran Ibas, Ray menilai mustahil jika Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota DPR ini tidak berkomunikasi dengan ayahnya selama rapat paripurna. Ray juga menilai Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berkomunikasi dengan SBY selama pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meskipun SBY tengah berada di luar negeri.

"Mereka bisa pakai BBM untuk konsultasi apakah sikap kita tetap bertahan atau walkout karena harus diingat mayoritas anggota Demokrat tidak tahu keputusan walkout itu," ucap Ray.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum rapat paripurna, Jumat dini hari tadi, melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walkout dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.