Titi berpendapat, disahkannya mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan sinyal bagi nasib pemilihan langsung lain di Indonesia.
"Kalau tidak hati-hati, bukan tidak mungkin pemilihan langsung lain seperti pilpres juga ditiadakan," ujar Titi di Bundaran HI, Minggu (28/9/2014).
Menurut Titi, alasan yang digunakan anggota DPR yang mendukung pilkada oleh DPRD adalah sama, yaitu sama-sama beranggapan pemilihan langsung itu mahal. Pemilihan langsung untuk presiden dikhawatirkan juga memakan biaya yang besar.
Dengan demikian, menurut Titi, alasan itu dapat digunakan kembali untuk menghilangkan pemilihan langsung untuk presiden.
Menurut Titi, seharusnya bukan UU Pilkada yang diubah, melainkan partai politik yang harus bereformasi sehingga bisa menjadi partai yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat di setiap kepentingannya.
Selain itu, Titi juga tidak ingin timbul pola pikir bahwa demonstrasi itu bersifat dekonstruktif. "Apalagi kalau dikatakan bahwa demokrasi itu produk Barat," ujar dia.
Pagi tadi, sejumlah warga masyarakat yang menamakan diri Koalisi Kawal RUU Pilkada mengadakan aksi pengumpulan fotokopi KTP dan tanda tangan di kawasan Bundaran HI, Minggu (28/9/2014).
Aksi tersebut dilakukan untuk menghimpun dukungan dalam rangka mengajukan uji materi terhadap revisi terbaru UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.