Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Serius, Beranikah SBY Pecat Anggota Dewan yang "Walk Out"?

Kompas.com - 28/09/2014, 16:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membuktikan keseriusannya dalam menyikapi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyetujui mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SBY ditantang membuktikan ucapannya yang mengaku serius dan akan mengambil langkah hukum serta langkah politik atas disahkannya UU yang dikatakannya mengecewakan itu.

"Kalau SBY mau serius, dia harusnya berani pecat kader Demokrat yang memboikot, yang walk out, itu dia serius kalau itu perintah langsung dari dia. Tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, ya dia memproduksi kebohongan," kata tokoh lintas agama Romo Benny Susatyo dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Romo Benny menilai pernyataan SBY yang mengaku kecewa atas disahkannya UU tersebut hanya kebohongan semata. Dia menilai Demokrat sebenarnya memang menginginkan pilkada dilakukan melalui DPRD.

Jika SBY serius memperjuangkan pilkada langsung, kata Benny, seharusnya dia selaku Presiden bisa mencabut usulan pemerintah atas mekanisme pemilihan melalui DPRD. Mekanisme pemilihan melalui DPRD ini berawal dari usulan pemerintah.

"Kalau dia mau serius, cabut usulan itu karena itu usulan pemerintah. Ini persoalan sederhana, tapi dibuat drama sehingga menjadi berat," kata Romi Benny.

Dia menilai SBY memainkan muka dua. Di satu sisi, kata dia, SBY seolah menjaga demokrasi, tetapi di lain pihak dia menelikung demokrasi. Benny juga menilai SBY sebagai aktor di balik aksi walk out para anggota DPR Fraksi Demokrat dari rapat paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU Pilkada.

Menurut Benny, jika Demokrat memang memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung, sedianya anggota fraksinya tidak walk out begitu saja dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.

Mengenai langkah Demokrat yang tengah mengusut siapa yang memerintahkan anggota fraksi untuk walk out, Benny menilai bahwa langkah itu hanya bagian dari mengecoh publik. "Kalau berdasarkan keterangan Ruhut, dia bilang dapat SMS agar walk out, tinggal dilacak SMS-nya. Publik jangan mudah terkecoh dengan dramatologi yang dibuat. Dia pemain peranan yang paling hebat, dia berperan bermain drama, jadi sebenarnya ini sudah diskenariokan," tutur Benny.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum rapat paripurna, Jumat dini hari lalu, melalui voting yang dimenangi oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat melakukan aksi walk out dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.

Menanggapi disahkannya RUU ini, Presiden SBY mengaku kecewa dengan proses politik di DPR yang tidak memfasilitasi syarat Fraksi Demokrat untuk RUU Pilkada yang baru disahkan. Ia pun menyebut akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. SBY juga mengaku tidak tahu mengenai rencana walk out kader Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com