Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2014, 11:44 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Oleh ST Sunardi

KOMPAS.com - BARU sebentar merasa lega setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, masyarakat dikejutkan oleh Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kontroversial. Apa implikasi pilkada oleh DPRD bagi demokrasi di Indonesia? Apalagi kalau ternyata upaya ini lebih terkait dengan efek hasil pilpres daripada usaha untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

Sudah banyak dibahas keterbatasan demokrasi perwakilan. Bahaya ini sudah diperingatkan oleh Nietzsche: demokrasi (parlemen) membuat orang-orang medioker menjadi penguasa, sebaliknya orang-orang unggul direpresi. Pandangan kontroversial ini membuat Nietzsche dicap sebagai anti demokrasi.

Pesan Nietzsche sebetulnya sederhana: demokrasi yang konon untuk mengakui manusia dengan potensinya justru direduksi dalam suatu prosedur buatan orang-orang kerdil yang membuat orang-orang unggul ini tidak nongol keluar.

Kalau diungkapkan dalam bahasa filsafat politik kontemporer, demokrasi itu justru terjadi kalau mereka yang selama ini tidak diperhitungkan (discounted) mulai diperhitungkan (counted) (J Rancière, 1999).

Gagasan demokrasi sangat kontras dengan ide penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Argumentasi dalam ide penghapusan itu bisa membuat kita mengalami sesat pikir dalam politik demokrasi.

Karena dipilih oleh rakyat, para anggota DPR merasa berhak menentukan cara pilkada (sejauh penentuan itu sesuai prosedur, misalnya suara terbanyak) termasuk mengusulkan pilkada oleh DPRD, karena pemilihan langsung memboroskan uang dan menimbulkan banyak konflik horizontal.

Dalam argumentasi tersebut kita melihat bahaya praktik demokrasi yang justru sedang melawan demokrasi tersebut sendiri (democracy against democracy) (G Agamben, et al, 2011).

Bolehkah anggota DPR membuat aturan pilkada tanpa melibatkan rakyat secara langsung karena sudah diwakili oleh DPRD? Di sinilah terletak persoalan etika-politik demokrasi yang bisa membunuh demokrasi itu sendiri, bahkan politik dalam arti yang sebenarnya (bukan politik parlemen).

Realitas politis suatu bangsa tidak bisa direduksi ke dalam politik parlemen. Realitas politik di parlemen sebagai lembaga representasi rakyat tidak menyedot habis realitas politik yang hidup di rakyat.

Politik rakyat tidak selesai dengan terpilihnya para anggota parlemen yang seolah- olah bisa melakukan apa saja karena mereka sudah dipilih oleh rakyat.

Sebaliknya, parlemen seharusnya mencari berbagai cara (antara lain membuat undang- undang) agar bangsa ini bisa mencari orang- orang unggul dengan memperhitungkan (to count) mereka yang selama ini tidak diperhitungkan (discounted).

Ide penghapusan pilkada secara langsung mengesankan bahwa sekelompok besar orang di parlemen takut munculnya orang unggul.

Kita seakan-akan dalam keadaan darurat sehingga harus menarik arena demokrasi dari rakyat ke parlemen. Ini tragis, pertanda kembalinya Ancien Régime!

Patologi politis

Kita bisa menduga bahwa gerak politik di parlemen ini tidak bisa dipisahkan dari hasil pemilihan presiden (pilpres) yang baru saja selesai. Kita khawatir mereka menerjemahkan efek hasil pilpres itu menjadi politik balas dendam (politics of revenge) di parlemen dan kengerian akan demokrasi (hatred of democracy) yang hasilnya tidak bisa dikendalikan oleh partai politik.

Kalau ini yang benar-benar sedang terjadi, justru inilah yang merugikan kepentingan rakyat. Justru inilah suatu pemborosan karena biaya tinggi pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres hanya menghasilkan rasa dendam dan benci di kalangan orang-orang yang tidak siap bertanding dalam arena politik yang sesungguhnya, yaitu rakyat.

Menang dan kalah direduksi menjadi terpilih atau tidak terpilih, bukannya pembelajaran demokrasi. Padahal, dalam pileg dan pilpres yang baru lalu muncul kegairahan politik luar biasa di kalangan rakyat yang melampaui mesin partai. Bukankah ini suatu kemenangan rakyat?

Karena itu, agenda yang lebih mendesak bagi partai politik dan parlemen adalah memperbaiki aturan main politik kepartaian dan parlemen supaya rakyat menjadi arena politik yang sebenarnya.

Usulan pilkada oleh DPRD adalah suatu langkah kemunduran yang tidak sensitif, bahkan tidak tahu malu yang sulit dijelaskan kecuali karena politics of revenge dan hatred of democracy.

Lembaga parlemen bisa berubah menjadi lembaga patologi politis karena lembaga ini muncul dari energi politik yang tidak sehat, yaitu balas dendam dan kengerian justru terhadap demokrasi yang sebenarnya.

Pileg dan pilpres yang baru saja kita lalui telah menjadikan rakyat kembali sebagai subyek politik. Rakyat boleh berharap karena ada jalan politis untuk perubahan.

Kenyataan ini seharusnya dipakai oleh partai politik, lembaga-lembaga masyarakat sipil, dan tentu juga parlemen untuk menata kembali aturan main supaya gairah politik rakyat tersalurkan.

Cepat atau lambat para pencemar langit demokrasi ini akan menemui nasib seperti dituturkan bait terakhir ”Sajak Rajawali” almarhum WS Rendra: ”rajawali terbang tinggi/ membela langit dengan setia/ dan ia akan mematuk kedua matamu/ wahai, kamu, pencemar langit yang durhaka”.

St Sunardi
Dosen Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.