Kabinet dan Janji Jokowi

Sementara pertimbangan menggunakan 34 kementerian di pemerintahannya selain karena luasnya wilayah Indonesia, juga jumlah penduduk Indonesia yang banyak.

"Telah diputuskan jumlah kementeriannya 34. Yang paling penting kita ingin membangun kabinet yang kuat, siap bekerja dan melaksanakan program-program. Arahnya ke sana," ujarnya.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, apabila postur kabinet Jokowi sama seperti pemerintahan SBY, 34 kementerian, tentu tidak akan merubah alokasinya secara signifikan. Jika Jokowi mau melakukan penghematan, katanya, dia harus benar-benar melihat pos-pos alokasi yang dinilai menggunakan anggaran besar.

"Selama ini cukup banyak anggaran-anggaran di kementerian yang masih bisa diefisienkan," kata Roy Salam.

Sementara pengamat kebijakan publik dari LIPI Indria Samego mengingatkan, yang terpenting Jokowi harus mencegah adanya tugas yang tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

"Jumlah kementerian tidak dikurangi berarti ada kesempatan untuk melakukan upaya-upaya konstruktif mengenai fungsinya yang selama ini dikritik, boros dan lainnya. Menurut saya pemberian tugas harus jelas antara satu kementerian dengan kementerian lain," ujarnya.

Seperti kata pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, wajar apabila pada akhirnya Jokowi gagal memenuhi janji untuk membentuk kabinet ramping tanpa bagi-bagi kursi. Tekanan dari partai politik pengusung, tentunya tidak terhindarkan. "Kita harus realistis melihat politik. Bagaimanapun, Jokowi-JK diusung parpol," katanya.