Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Cenderung Ikuti Demokrat, Tak Mau Terikat Koalisi Merah Putih"

Kompas.com - 22/09/2014, 11:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi mengubah sikap politiknya menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. Perubahan sikap politik itu bisa saja terjadi karena PAN tak ingin terikat di Koalisi Merah Putih.

Syamsuddin menjelaskan, selama ini Ketua Umum PAN Hatta Rajasa selalu mengikuti langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia yakin, ketika Demokrat memberi sinyal mendukung Jokowi-JK melalui dukungan pada pilkada langsung, PAN secara perlahan akan mengikutinya.

"PAN cenderung mengikuti posisi Demokrat yang tidak mau terikat dengan (Koalisi) Merah Putih. Di sini, 'politik besan' sangat memengaruhi," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Senin (22/9/2014).

Selain itu, kata Syamsuddin, Hatta akan membawa PAN dalam barisan partai pendukung Jokowi-JK untuk alasan pribadi. Syamsuddin menyebut Hatta ingin mendapat perlindungan dari pemerintah yang berkuasa.

"Bagaimanapun juga, Hatta berkepentingan mencari rasa aman. Tidak ada yang bisa menggagalkan PAN mendukung Jokowi, kecuali ada kontrak tertulis dengan Prabowo," ujarnya. (Baca: SBY Pastikan Partai Demokrat Tidak Ikut Koalisi Merah Putih dan Jokowi)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa 80 persen PPP dan PAN akan bergabung ke kubunya. Hal itu ditandai dengan kedatangan petinggi kedua partai politik tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. (Baca: Jokowi: 80 Persen PPP dan PAN Bergabung)

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya mendukung pilkada langsung bukan karena koalisi Jokowi-JK. Amir juga menampik bahwa dukungan terhadap pilkada langsung ini akan membuat Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com