Fitra: Perencanaan Pembiayaan Pilkada di APBD Rawan Dimanfaatkan Calon "Incumbent"

"Proses penganggaran masih lemah, apalagi kalau masih dibuat dalam APBD," ujar Yenny.

Pengaruh incumbent dalam politik anggaran, kata Yenny, ialah pada biaya penyelenggaraan dari APBD yang membuka peluang dimanfaatkannya anggaran oleh aktor-aktor penentu pembahasan anggaran.

Pengaruh incumbent juga semakin kuat jika partai-partai pendukungnya merupakan mayoritas dari partai di DPR. Hal itu, kata Yenny, terlihat dari peningkatan anggaran bantuan sosial. Selain itu, ada pula potensi penggunaan dana APBD melalui kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Oleh karena itu, Yenny mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak sesuai karena sistem penganggaran dan perencanaan dana pilkada masih belum baik. Untuk itu, Fitra merekomendasikan penganggaran dana pilkada agar tidak dimasukkan melalui APBD,  tetapi terpusat melalui APBN. Yenny menyebutnya sebagai standardisasi program penganggaran. Standardisasi dari APBD ke APBN dinilai dapat menghilangkan risiko tumpang tindih biaya anggaran dan dapat mengurangi biaya-biaya yang selama ini terjadi pemborosan oleh penyelenggara.