Agung Tegaskan Kader Golkar yang Jadi Menteri Jokowi Tidak atas Nama Partai

"Ya tidak atas nama partai," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, memang tidak ada aturan tertulis yang melarang kader Golkar untuk masuk dalam pemerintahan. Akan tetapi, pilihan politik Golkar adalah di luar pemerintahan sehingga tak ada perwakilan partai di kabinet pemerintahan mendatang. (Baca: Aburizal Persilakan Kader Golkar Jadi Menteri Jokowi, tetapi...)

Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar, Aksa Mahmud, mengungkapkan, peluang kader Golkar dipilih sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup terbuka. Mereka yang terpilih, kata Aksa, harus siap menerima sanksi pemecatan. (Baca: Aksa Mahmud Sebut Golkar Berpeluang Masuk Kabinet di Tengah Jalan)

"Kita tidak melihat Golkar-nya, kita melihat profesionalnya. Kalau itu orang Golkar profesional, nah kita bisa saja menerimanya sebagai seorang profesional," ujar Aksa seusai pemutaran film Tabula Rasa di Epicentrum Walk, Jakarta, Senin (16/9/2014).

Aksa, yang merupakan ipar dari wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, itu mengungkapkan, jatah 16 menteri untuk partai politik memang ditujukan untuk kader partai yang betul-betul profesional. Menurut dia, tak masalah jika ada kader Golkar yang ditawarkan masuk kabinet meski secara resmi Golkar menyatakan berada di luar pemerintahan.

Selama proses pemilihan presiden lalu, sejumlah kader Golkar memang berada di balik kesuksesan Jokowi-JK. Mereka mendukung pasangan itu meski Golkar secara resmi mendukung Prabowo-Hatta.

Sejumlah tokoh dan politisi muda Golkar yang mendukung Jokowi-JK ialah Aksa Mahmud, Ginanjar Kartasasmita, Fahmi Idris, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatulloh. Pengaruh JK yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar dianggap masih kuat dalam menarik dukungan di internal partai berlambang pohon beringin itu.