Puan: Selama Kapabel, Orang Partai Sama Baiknya dengan Profesional

Kompas.com - 16/09/2014, 12:03 WIB
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani (kanan) bersiap mengkikuti dialog tentang perekonomian, di Jakarta, Jumat (20/6/2014). Dialog yang juga diikuti oleh pasangan Prabowo-Hatta tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) DANY PERMANAPasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani (kanan) bersiap mengkikuti dialog tentang perekonomian, di Jakarta, Jumat (20/6/2014). Dialog yang juga diikuti oleh pasangan Prabowo-Hatta tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Puan Maharani mendukung keputusan presiden terpilih Joko Widodo memberikan 16 kursi dari 34 kursi menterinya untuk politisi. Menurut Puan, selama memiliki kapabilitas, politisi juga sama baiknya dengan kalangan profesional.

Puan mengatakan, dirinya memberikan apresiasi kepada Jokowi karena memiliki semangat tidak mendikotomikan politisi atau profesional dalam kabinetnya. Ia yakin, kabinet yang dibangun Jokowi mampu bekerja membantu merealisasikan visi dan misi serta jalannya pemerintahan yang efektif. "Kita harus pahami, selama kapabel, orang partai juga sama baiknya dengan profesional," kata Puan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, adanya 16 kursi menteri untuk politisi di kabinet Jokowi bukan merupakan praktik bagi-bagi kekuasaan. Penentuan komposisi kementerian itu diklaim Puan telah melalui perhitungan panjang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebelumnya, Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan akan tetap mempertahankan 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan pemerintahan yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK.


Di antara 34 kementerian itu, 16 kementerian akan diisi oleh figur berlatar profesional dari partai politik. Sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan dan Jokowi-JK hanya mengubah posisi wakil menteri, yang akhirnya dihapus, kecuali untuk Kementerian Luar Negeri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X