Ini Tujuh Instruksi Presiden untuk Pencegahan Paham ISIS

Kompas.com - 14/09/2014, 23:18 WIB
Menter Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto Kompas.com/SABRINA ASRILMenter Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan tujuh butir instruksi untuk mencegah penyebaran paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). SBY meminta agar semua pihak menekankan upaya pencegahan melalui tokoh agama hingga pencegahan berpergian ke luar negeri.

"Pertama, kepada kementrian lembaga terkait agar mencegah, WNI yang berangkat ke Timur Tengah yang bergabung dengan ISIS," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Untuk itu, Djoko melanjutkan, Kementerian Hukum dan HAM akan selektif dalam menerbitkan paspor. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan imbauan kepada pihak kedutaan untuk selektif dalam memberikan visa kepada WNI yang hendak berpergian ke Timur Tengah.

"Untuk Turki yang menerapkan visa on arrival, kami juga pantau secara khusus," kata dia.

Instruksi kedua, Djoko menerangkan, diperintahkan kepada seluruh instansi yang terkait dan memonitor nama-nama yang sudah ada yang saat ini sudah ada di Suriah. "Namanya sudah ada, apakah mereka ada di sana atau kembali," ungkap Djoko.

Berdasarkan laporan Polri, saat ini sudah ada 4 WNI yang meninggal di Suriah. Dua orang diantaranya tewas akibat bom bunuh diri dan dua orang lainnya belum diketahui penyebab kematiannya.

"Ketiga, presiden menginstruksikan untuk mengawasi dan mengikuti gerak-gerak WNA yang ada di Indonesia. Jadi operasi yang kemarin adalah salah satu kegiatan yang selama ini kita lakukan. Operasi Imigrasi yang lalu sudah harus kita jalankan terhadap WN asing di Indonesia," papar Djoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempat, Presiden menginstruksikan agar institusi hukum mengetatkan pengawasan terhadap napi terorisme di dalam lapas. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa orang yang bergabung dengan ISIS diketahui adalah para mantan narapidana.

"Kelima, peningkatan dan pengawasn serta kewaspadaan di wilayah klasik sumber-sumber gerakan radikal seperti di Poso, Ambon, Jatim, dan Jateng. Ini sudah ada di kepolsian. Perlu kerja sama TNI dan Polri," ujarnya.

Instruksi keenam, Presiden SBY juga meminta dilakukannya pendekatan soft power yang selama ini telah dikoordinir oleh Menteri Agama. Pertemuan dengan pimpinan umat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan dan tidak mudah terpengaruh mengikuti gerakan di ISIS.

"Ketujuh, presiden instruksikan negara dan pemerintah akan bertindak sangat tegas terhadap tindakan-tindakan terorisme yang merusak sendi-sendi kerukunan kita dan hal-hak yang bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah kita," ujar Djoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.