Ini Tujuh Instruksi Presiden untuk Pencegahan Paham ISIS

Kompas.com - 14/09/2014, 23:18 WIB
Menter Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto Kompas.com/SABRINA ASRILMenter Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan tujuh butir instruksi untuk mencegah penyebaran paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). SBY meminta agar semua pihak menekankan upaya pencegahan melalui tokoh agama hingga pencegahan berpergian ke luar negeri.

"Pertama, kepada kementrian lembaga terkait agar mencegah, WNI yang berangkat ke Timur Tengah yang bergabung dengan ISIS," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Untuk itu, Djoko melanjutkan, Kementerian Hukum dan HAM akan selektif dalam menerbitkan paspor. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan imbauan kepada pihak kedutaan untuk selektif dalam memberikan visa kepada WNI yang hendak berpergian ke Timur Tengah.

"Untuk Turki yang menerapkan visa on arrival, kami juga pantau secara khusus," kata dia.

Instruksi kedua, Djoko menerangkan, diperintahkan kepada seluruh instansi yang terkait dan memonitor nama-nama yang sudah ada yang saat ini sudah ada di Suriah. "Namanya sudah ada, apakah mereka ada di sana atau kembali," ungkap Djoko.

Berdasarkan laporan Polri, saat ini sudah ada 4 WNI yang meninggal di Suriah. Dua orang diantaranya tewas akibat bom bunuh diri dan dua orang lainnya belum diketahui penyebab kematiannya.

"Ketiga, presiden menginstruksikan untuk mengawasi dan mengikuti gerak-gerak WNA yang ada di Indonesia. Jadi operasi yang kemarin adalah salah satu kegiatan yang selama ini kita lakukan. Operasi Imigrasi yang lalu sudah harus kita jalankan terhadap WN asing di Indonesia," papar Djoko.

Keempat, Presiden menginstruksikan agar institusi hukum mengetatkan pengawasan terhadap napi terorisme di dalam lapas. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa orang yang bergabung dengan ISIS diketahui adalah para mantan narapidana.

"Kelima, peningkatan dan pengawasn serta kewaspadaan di wilayah klasik sumber-sumber gerakan radikal seperti di Poso, Ambon, Jatim, dan Jateng. Ini sudah ada di kepolsian. Perlu kerja sama TNI dan Polri," ujarnya.

Instruksi keenam, Presiden SBY juga meminta dilakukannya pendekatan soft power yang selama ini telah dikoordinir oleh Menteri Agama. Pertemuan dengan pimpinan umat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan dan tidak mudah terpengaruh mengikuti gerakan di ISIS.

"Ketujuh, presiden instruksikan negara dan pemerintah akan bertindak sangat tegas terhadap tindakan-tindakan terorisme yang merusak sendi-sendi kerukunan kita dan hal-hak yang bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah kita," ujar Djoko.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X