Fadli Zon: Kalau Mau Pilkada Langsung, Ubah Dulu Pancasila

Kompas.com - 13/09/2014, 11:13 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon berpose seusai penyerahan hasil verifikasi administrasi pasangan bakal capres dan cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAWakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon berpose seusai penyerahan hasil verifikasi administrasi pasangan bakal capres dan cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, usulan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD sudah tepat dan sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Kata "perwakilan", menurut Fadli, mengizinkan pemilihan kepala daerah tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, melainkan bisa dipilih melalui DPRD.

"Sudah jelas demokrasi menurut sila keempat, demokrasi perwakilan. Kalau mau pilkada langsung, ubah dulu Pancasila," kata Fadli Zon saat diskusi 'Pilkada Untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Fadli menjelaskan, selama ini pemilihan kepala daerah secara langsung justru menghasilkan kepala daerah yang korup. Pasalnya, mereka harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk kampanye. (baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

"Yang dicontohkan media hanya tiga kota kabupaten yang maju. Tapi 300 lainnya terlibat korupsi," ujarnya.

Sementara dengan pilkada lewat DPRD, menurut Fadli, tidak ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Akibatnya, potensi korupsi oleh kepala daerah juga bisa diminimalkan. (baca: Tak Goyah, Koalisi Merah Putih Tetap Tolak Rakyat Pilih Kepala Daerah)

"Kalau pilkada lewat DPRD, paling biaya konsumsi beli bakwan beli tahu," ucapnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

KSP Sebut Presiden Jokowi Segera Menunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X