Majelis Syariah PPP Dukung Pelaksanaan Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Rodja, mengaku tak setuju atas sikap politik Koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada. Menurut dia, sudah menjadi hak warga untuk memilih kepala daerah mereka sendiri.

“Saya pribadi ya tidak setuju, dalam permusyawaratan perwakilan bisa dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR, pemilu itu langsung oleh rakyat,” kata Rodja di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja mengatakan, pelaksanaan pilkada saat ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, hal itu menjadi bagian dari proses politik yang terus berkembang dan diperbaiki.

“Bahwa hari ini proses belum maksimal, ya kita belum mulai kok. Biarkan saja dulu, kita perbaiki,” katanya.

Sementara itu, soal alasan Koalisi Merah Putih yang menyebut pilkada langsung menghasilkan pemimpin korup, menurut dia, hal itu masih bisa diatasi dengan penegakan hukum yang lebih tegas. Kalau korup, kasih hukuman yang jera, coba kalau dimiskinkan, atau hukum mati.

"Seharusnya tidak perlu takut memberikan hukuman mati kepada koruptor. Teroris saja dihukum mati, sementara koruptor tidur pakai AC,” katanya.