Pemecatan Suryadharma Janggal, Sinyal PPP Merapat ke Jokowi Makin Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago melihat ada dua kejanggalan dalam pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Dua kejanggalan itu yang membuat sinyal bakal bergabungnya PPP ke gerbong koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin menguat.

Kejanggalan pertama, kata dia, pelengseran Suryadharma yang sudah dekat dengan agenda forum Muktamar untuk memilih ketua umum baru.

"Pertanyaan retoris saya adalah apa kepentingan PPP memecat SDA, padahal pergelaran Muktamar tinggal hitungan hari. Harusnya kan pengurus PPP menahan diri sejenak untuk tidak memecat SDA sampai Mukhtamar digelar, sehingga soft landing SDA di PPP berjalan dengan baik," kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2014).

Kejanggalan kedua, kata Pangi, adalah alasan pemecatan Suryadharma. PPP memecat Suryadharma karena kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Pangi heran kenapa mantan Menteri Agama itu tak langsung dilengserkan begitu ditetapkan sebagai tersangka pada Mei lalu.

"Nah, seharusnya jauh-jauh hari SDA sudah diberhentikan, kenapa baru sekarang? Ambil contoh ketua umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum), dan Presiden PKS (Luthfi Hasan Ishaq), begitu ditetapkan tersangka oleh KPK, dia langsung berhenti," ujarnya.

Pangi menengarai, penggulingan ini sudah direncanakan secara sistematis oleh para elite PPP. Satu-satunya cara agar partai berlambang kabah itu bisa bergabung ke gerbong Jokowi-JK, kata Pangi, adalah dengan melengserkan Suryadharma.

Apalagi sebelumnya, Suryadharma dan kubunya juga merasa ada yang tidak beres dalam proses pemberhentian ini. (baca: Ketua DPP PPP: Pemecatan Suryadharma Persekongkolan Jahat)

"Jadi ini bagian dari upaya menghilangkan dampak besar SDA di PPP yang dianggap selama ini tembok tinggi yang menghalangi keinginan Emron Pengkapi dan teman temannya. Ujung atau misi Emron sudah bisa kita baca, PPP merapat ke Jokowi. Emron kita kan tahu berseberangan sikap politiknya dengan SDA, ia bahkan menolak PPP mendukung Prabowo. Emron dari dahulu menginginkan PPP mendukung Jokowi," jelas Pangi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengklaim partainya tidak akan keluar dari koalisi Merah Putih meskipun Suryadharma sudah dipecat sebagai Ketum. Menurut dia, PPP akan menjadi contoh konsistensi partai politik sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. (baca: Sekjen: Tidak Ada Rencana PPP Keluar dari Koalisi Merah Putih)