Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Teken Kontrak, Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi Bisa Dibatalkan

Kompas.com - 10/09/2014, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, menilai pembelian mobil dinas untuk jajaran kabinet mendatang sebenarnya bisa dibatalkan apabila pemerintah belum menandatangani kontrak dengan PT Mercedez-Benz sebagai pemenang lelang.

Menurut dia, pembatalan itu sebaiknya segera dilakukan lantaran banyak penolakan atas pembelian mobil dinas itu, terutama dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau baru diumumkan pemenang lelang, bisa saja dibatalkan karena kan belum ada kontrak. Ini pun diperbolehkaan undang-undang. Pemerintah juga tidak wajib menghabiskan anggaran untuk mobil itu," ujar Sugiharto saat dihubungi, Rabu (10/9/2014).

Dia mengatakan, setelah ditetapkan pemenang lelang, biasanya ada waktu beberapa hari untuk proses penandatanganan kontrak. Selama kontrak belum ada, pemerintah bisa membatalkannya.

"Kecuali kalau sudah ada kontrak, mau tidak mau dibeli karena kalau tidak, malah bisa digugat," ucap dia.

Apabila sudah terlanjur dibeli, Sugiharto menyarankan pemerintahan Jokowi nantinya lebih efisien dalam pemakaian kendaraan dinas. Efisiensi ini juga bisa menghemat biaya operasional menteri yang dibebankan ke negara.

Sugiharto berpendapat, pengadaan mobil dinas mewah ini adalah sebagai upaya melemahkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tidak ada aturan mana pun yang mewajibkan pemerintahan yang tengah berjalan menyediakan mobil dinas bagi pemerintahan mendatang.

"Tidak ada aturannya. Selama ini mereka kan, baik pemerintah maupun DPR selalu bilang karena sudah terlanjur dianggarkan sebelumnya. Padahal tidak ada kewajiban itu," ucap Sugiharto.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang, harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan seluruh mobil dinas tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. (baca: Anggota Kabinet Jokowi-JK Bakal Dapat Mobil Dinas Mercy)

Jokowi mengaku sempat diminta pendapat oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sekitar tiga bulan lalu perihal pengadaan mobil dinas baru. Saat itu, Jokowi menjawab tidak perlu membeli mobil baru.

Ia ingin para pembantunya tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai kabinet Indonesia Bersatu II. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

baca juga: 

Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?

Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi

Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintah Mendatang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com