Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#TolakPILKADAolehDPRD Jadi Trending Topic di Twitter

Kompas.com - 10/09/2014, 06:00 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sedang dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menuai kritik dari warga Twitter. Bahkan, hashtag #TolakPILKADAolehDPRD menjadi trending topic di media sosial berlambang burung biru itu.

Hingga Selasa (9/9/2014) pukul 23.42, #TolakPILKADAoleh DPRD berada di urutan ke-6. Mulai dari publik figur maupun masyarakat biasa ikut meramaikan hashtag ini.

Salah satunya seperti Satriaddin Maharinga Djongki atau yang akrab disapa Arie Kriting, pemenang ketiga Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV season ketiga. Dalam akun twitternya, @Arie_Kriting, Arie mengatakan pihak yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD tipe penguasa yang rakus dan cari aman.

"Sudah mulai takut dengan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Penguasa rakus mau coba cari cara aman. #TolakPILKADAolehDPRD," tulis Arie. Kicauan tersebut pun mendapat 85 retweet dari followers Arie.

Tak hanya Arie, salah satu presenter terkenal, Indra Bekti, dalam akun Twitter-nya, @indrabektiasli, juga turut menyebarkan hashtag #TolakPILKADAolehDPRD tersebut. Indra menyatakan kekagumannya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan keluar partai jika UU Pilkada disahkan.

"Salut utk @Ahok_BasukiTP katanya mau keluar dari partainya kalo UU Pilkada yg pemilihannya dipilih DPRD disahkan #TolakPILKADAolehDPRD," kicaunya.

Pada kesempatan yang sama, Indra juga sempat mengucapkan ucapan ulang tahun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berulang tahun. Indra meminta SBY untuk membuat kebijakan yang pro rakyat di masa akhir kepemimpinannya. Tak lupa, hashtag #TolakPILKADAolehDPRD pun dipakai.

"Selamat ulang tahun untuk pak @SBYudhoyono semoga sukses dan sehat selalu, dan ajak Partainya utk terus pro rakyat #TolakPILKADAoleh DPRD," kata @indrabektiasli.
 
Ungkapan ketidaksetujuan juga datang dari masyarakat umum. Secara tegas, mereka menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"#TolakPILKADAolehDPRD Pemimpin rakyat dipilih rakyat bukan sama pejabat," tulis Dimaz Aldita Djiwana dalam akun Twitter-nya, @dimas_gudbay.

"Kami terlanjur menikmati alam demokrasi. para elit di dpr jangan bwa kami mundur. benahi apa yang kurang #TolakPILKADAoleh DPRD," tulis Yohanes Pajar dalam akun Twitter-nya, @kraeng_pajar.

"Orientasi Kepala Daerah yg dipilih oleh DPRD bkn pd rakyat, tp kpd DPRD. Shng sulit mengakomodir kepentingan rakyat #TolakPILKADAolehDPRD," tulis @MarikaMW

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com