Pengamat: PKS, PAN, PPP Justru Dirugikan jika Pilkada oleh DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, PKS, PAN, dan PPP justru dirugikan jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, partai-partai itu tidak memiliki basis massa yang mumpuni di level DPRD.

"Yang paling dirugikan jika pilkada dilakukan melalui DPRD adalah justru partai-partai yang mendukung itu, yakni PKS, PAN, PPP," kata Ray dalam diskusi bertajuk Menolak Warisan RUU Anti-Reformasi dari Rezim SBY di Jakarta, Senin (8/9/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Ray menyikapi sikap Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Jika hal itu direalisasikan, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Ray mengatakan, PAN hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah, sedangkan PKS disebutnya memiliki kondisi lebih malang, yakni hanya memiliki kekuatan di Maluku. Itu pun sebagai partai nomor dua di daerah itu.

"Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana," kata Ray.

Sementara itu, PPP lebih miris kondisinya karena sama sekali tidak punya basis massa DPRD yang bisa memenangkan pilkada jika pilkada dikembalikan ke DPRD.

Ray mengingatkan bahwa PAN dan PKS bisa memiliki kader yang menjabat kepala daerah justru karena pemilihan langsung. Ray mencontohkan kader PKS yang menjabat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Begitu juga kader PAN Bima Arya yang berhasil menang di Pilkada Wali Kota Bogor juga karena faktor pemilihan langsung.

Ray meyakini partai Koalisi Merah Putih tidak melakukan kajian mendalam atas wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD. Ray melihat perubahan sikap PPP, PKS, dan PAN hanya karena alasan pragmatis mematuhi arahan dari Koalisi Merah Putih. 

"PAN, PKS, PPP adalah korban pertama dari RUU ini. Mereka akan susah memenangi pilkada. Otomatis susah untuk tumbuh jadi partai besar. Artinya, partai-partai besar itu-itu saja, PDI-P, Golkar, Demokrat," ucap Ray.

Menurut dia, Demokrat sebagai partai peringkat ketiga di pemilu legislatif lalu ada di balik wacana ini. Demokrat, kata dia, "memaksakan" kehendak ini kepada partai Koalisi Merah Putih.

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat partai yang justru diuntungkan jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, yakni partai-partai yang memperoleh kursi DPRD terbanyak pada pemilu legislatif lalu. Partai-partai itu berurutan adalah PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

"Meskipun kita tahu PDI-P menolak wacana ini, PDI-P secara nyata diuntungkan dengan wacana ini karena mereka menguasai kursi DPRD di hampir 16 provinsi di Indonesia. Lalu, Golkar, Demokrat, dan Gerindra juga diuntungkan," kata dia.

Ray mencurigai bahwa wacana pilkada oleh DPRD merupakan komitmen partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada potensi kalau sistem pilkada dikembalikan ke DPRD, maka Demokrat dapat melakukan konsolidasi kekuasaan karena Demokrat itu peringkat tiga besar di semua provinsi," kata dia.

Di sisi lain, lanjut dia, SBY tidak ingin menanggung sendiri beban moral wacana tersebut sehingga mengajak partai lain ikut serta.

"Kalau undang-undang ini direalisasikan, ini menjadi salah satu warisan yang buruk dari pemerintahan SBY karena ini anti-reformasi," ujar dia.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah setelah berakhirnya proses pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Awalnya, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.