Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan PDI-P Buku Putih Tolak Kenaikan BBM

Kompas.com - 28/08/2014, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengingatkan PDI Perjuangan soal buku milik PDIP yang menyatakan bahwa adanya alternatif lain yang bisa dilakukan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
"Kita tidak mengatakan menolak, kita serahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Tapi kami cuma mengingatkan kenapa tidak menerapkankan buku putih milik PDI-P saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?" kata Nurhayati, di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
 
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, PDIP selalu menyatakan kenaikan harga BBM saat SBY memerintah tidak perlu dilakukan.
 
"Nah, alternatif-alternatif sebagaimana yang ada dalam buku putih itu sebaiknya dilaksanakan saja oleh PDIP supaya tidak merugikan rakyat. Kami tidak menolak, tapi kami hanya mengingatkan saja," kata Nurhayati.
 
Nurhayati menyinggung sikap PDIP yang selalu menentang ketika pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
 
"Demo di mana-mana, siapa yang memimpin, kita tahulah. Sekarang kembalikan saja, rakyat sudah menaruh kepercayaan pada PDIP karena yakin PDIP tidak akan menaikkan BBM karena punya alternatif. Silahkan dijalankan karena sudah dapat mandat dari rakyat," pungkas Nurhayati.
 
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman.
 
"Kita sejalan dengan PDIP yang menolak kenaikan harga BBM. Kita juga ingatkan PDIP akan buku putih yang mereka terbitkan," ungkap Sohibul.
 
Fraksi PDIP sempat menerbitkan buku yang berjudul berjudul "??Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM". Buku ini dibagikan kepada seluruh anggota fraksi DPR, wartawan dan juga pengunjung ketika rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat itu mengatakan, pembagian buku gratis ini sebagai bentuk konsistensi PDIP memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Buku ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," kata Puan seperti dikutip Kontan.co.id.

 
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mengaku siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com