Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Kabinet Jokowi-JK Diisi Kalangan Profesional

Kompas.com - 28/08/2014, 18:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas masyarakat lebih menginginkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengisi kabinetnya dengan orang-orang dari kalangan profesional, bukan dari partai. Menteri dari kalangan profesional lebih diidentikkan mampu bekerja sesuai dengan kompetensinya tanpa dibayang-bayangi kepentingan partai politik.

"Pilihan pertama, kabinet lebih banyak berisi menteri dari kalangan profesional, bukan orang partai, yang memilih sebesar 61,42 persen responden," kata peneliti LSI, Rully Akbar, saat merilis hasil surveinya di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014) siang.

Sebanyak 25,89 persen lainnya, kata Rully, menganggap tak terdapat perbedaan antara menteri yang berasal dari profesional dan dari partai. Hanya 7,61 persen responden yang menginginkan Jokowi mengisi kabinetnya dengan menteri yang berasal dari partai. Sisanya, sebanyak 5,08 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Publik menginginkan mayoritas kabinet dari kalangan profesional. Publik khawatir kabinet Jokowi terlalu banyak berkompromi secara politik," ujarnya.

Rully menyarankan agar Jokowi-JK bersikap tegas terhadap partai-partai pendukungnya. Pasalnya koalisi tersebut dibangun tanpa syarat.

"Partai pengusung Jokowi-JK tentu berharap ada kadernya yang duduk di pemerintahan. Belum lagi kemungkinan ada partai lain yang bergabung dengan konsesi kursi menteri," ujarnya.

Survei ini dilakukan pada 24-26 Agustus 2014. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com