Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dibanding Golkar, Jokowi Lebih Baik Ajak Demokrat Berkoalisi"

Kompas.com - 28/08/2014, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Haryanto mengatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/8/2014), membuka peluang bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun, kemungkinan koalisi ini lagi-lagi akan bergantung pada komunikasi antara SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Gun Gun menuturkan, Partai Demokrat dan SBY saat ini terlihat menjaga jarak dengan koalisi Merah Putih. Hal ini terlihat dari tidak ikutnya Demokrat dalam koalisi permanen Merah Putih. Namun, hal ini bukan berarti Partai Demokrat akan bergabung ke koalisi Jokowi-JK.

"Masih ada barrier SBY dan Megawati," kata Gun Gun, saat dihubungi, Kamis (28/9/2014).

Menurut dia, komunikasi SBY dengan Jokowi memang lebih mudah untuk membahas proses transisi. Namun, apabila bicara pembentukan koalisi di parlemen, Jokowi bukanlah pengambil keputusan.

"Pasti melibatkan partai, dan decision maker ada di bu Mega. Kalau koalisi mau terbangun, harus ada prasyarat membaiknya komunikasi politik ibu Mega dan SBY," ucap Gun Gun.

Dalam koalisi pengusung Jokowi-JK hanya ada empat partai di DPR periode 2014-2019, yakni PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Koalisi itu hanya memperoleh 207 kursi di DPR.

Dalam koalisi Merah Putih, ada lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi itu memiliki 292 kursi di DPR.

Adapun Demokrat memperoleh 61 kursi di DPR selanjutnya. Dengan demikian, Jokowi-JK masih membutuhkan tambahan parpol dalam koalisi untuk mengamankan kebijakannya mendatang yang perlu pembahasan di parlemen.

"Saya melihat lebih baik Jokowi mengajak koalisi Partai Demokrat yang sebelumnya menyatakan netral daripada Partai Golkar karena dengan Demokrat lebih bulat selama bisa mendapat dukungan dari SBY. Kalau Golkar, terlalu banyak faksi yang membuat koalisi nanti tidak stabil," kata Gun Gun.

Demokrat sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Keputusan itu diyakini tidak akan berubah. (baca: Max: SBY Tak Pernah Ingkar Janji, Demokrat Tak Akan Gabung Koalisi Jokowi-JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com