Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dibanding Golkar, Jokowi Lebih Baik Ajak Demokrat Berkoalisi"

Kompas.com - 28/08/2014, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Haryanto mengatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/8/2014), membuka peluang bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun, kemungkinan koalisi ini lagi-lagi akan bergantung pada komunikasi antara SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Gun Gun menuturkan, Partai Demokrat dan SBY saat ini terlihat menjaga jarak dengan koalisi Merah Putih. Hal ini terlihat dari tidak ikutnya Demokrat dalam koalisi permanen Merah Putih. Namun, hal ini bukan berarti Partai Demokrat akan bergabung ke koalisi Jokowi-JK.

"Masih ada barrier SBY dan Megawati," kata Gun Gun, saat dihubungi, Kamis (28/9/2014).

Menurut dia, komunikasi SBY dengan Jokowi memang lebih mudah untuk membahas proses transisi. Namun, apabila bicara pembentukan koalisi di parlemen, Jokowi bukanlah pengambil keputusan.

"Pasti melibatkan partai, dan decision maker ada di bu Mega. Kalau koalisi mau terbangun, harus ada prasyarat membaiknya komunikasi politik ibu Mega dan SBY," ucap Gun Gun.

Dalam koalisi pengusung Jokowi-JK hanya ada empat partai di DPR periode 2014-2019, yakni PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Koalisi itu hanya memperoleh 207 kursi di DPR.

Dalam koalisi Merah Putih, ada lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi itu memiliki 292 kursi di DPR.

Adapun Demokrat memperoleh 61 kursi di DPR selanjutnya. Dengan demikian, Jokowi-JK masih membutuhkan tambahan parpol dalam koalisi untuk mengamankan kebijakannya mendatang yang perlu pembahasan di parlemen.

"Saya melihat lebih baik Jokowi mengajak koalisi Partai Demokrat yang sebelumnya menyatakan netral daripada Partai Golkar karena dengan Demokrat lebih bulat selama bisa mendapat dukungan dari SBY. Kalau Golkar, terlalu banyak faksi yang membuat koalisi nanti tidak stabil," kata Gun Gun.

Demokrat sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Keputusan itu diyakini tidak akan berubah. (baca: Max: SBY Tak Pernah Ingkar Janji, Demokrat Tak Akan Gabung Koalisi Jokowi-JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com