Kompas.com - 28/08/2014, 09:18 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengungkap kasus korupsi skala besar di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan, pencegahan dan penindakan korupsi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih belum maksimal.

"Sampai saat ini belum ada kasus besar korupsi di sektor pertambangan mineral dan batubara yang diungkap KPK," ujar Bisman, Kamis (28/8/2014).

Mengutip data KPK, Bisman mengungkapkan, potensi kerugian negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara mencapai Rp 35,6 triliun dan 1,79 juta dollar AS atau setara dengan Rp 17,9 triliun. Menurut Bisman, jumlah tersebut tidak sebanding dengan pendapatan negara yang termasuk dalam APBN sebesar Rp17,6 Triliun.

"Ditambah, kerusakan alam yang parah akibat eksploitasi tambang," ujar dia.

Bisman mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 4.900 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah atau belum memenuhi kualifikasi 'clear and clean'. Oleh karena itu, ia berharap KPK beserta jajaran penegak hukum menindaklanjuti IUP yang bermasalah secara tuntas.

“Pushep berharap KPK dan Kepolisian dapat bersinergi dan berbagi tugas melakukan penindakan dan penegakan hukum yang lebih maksimal," katanya.

Pada Rabu (27/8/2014) kemarin, KPK mengumpulkan ratusan pengusaha tambang dan sejumlah petinggi kelembagaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, untuk melakukan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia. Bisman mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor pertambangan minerba.

"Langkah KPK ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tatakelola pertambangan mineral dan batubara," kata Bisman.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjelaskan, dari hasil kajian sistem pengelolaan PNBP ditemukan sedikitnya 10 masalah dalam pengelolaan pertambangan minerba, di antaranya, belum dilaksanakannya renegosiasi kontrak.

Busyro mengungkapkan, ada 34 Kontrak Karya dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mestinya harus diselesaikan pada 12 Januari 2010. Masalah lainnya yaitu belum dilaksanakannya peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang minerba, belum tertatanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak ada upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan belum diterbitkannya aturan pelaksana UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Busyro menambahkan, ada sejumlah perusahaan yang mendapat IUP di atas lahan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Busyro mengklaim, hasil korsup yang dilakukan KPK sejak Februari 2014 pun membuahkan hasil. Beberapa kepala daerah seperti Bupati Morowali, Lahat, hingga Malinau telah mencabut sejumlah IUP.

Adapun, korupsi ini dilakukan karena KPK memiliki tugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai Pasal 6 huruf e dan Pasal 14 UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Kajian itu, lanjut Busyro, dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi pada sektor minerba.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.