Dulu Menolak, PDI-P Minta Masyarakat Maklum jika Jokowi Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Kompas.com - 26/08/2014, 22:33 WIB
Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, terpaksa antri BBM non subsidi Pertamax, Selasa (26/8/2014). KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoWarga Kabupaten Jember, Jawa Timur, terpaksa antri BBM non subsidi Pertamax, Selasa (26/8/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan beban APBN akibat subsidi. Namun, apabila harga BBM bersubsidi terpaksa dinaikkan, Jokowi nantinya akan meminta pengertian dan kepercayaan masyarakat.

"Kami harapkan kepercayaan Pak Jokowi dan JK itu bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat seandainya kebijakan untuk menaikkan (BBM bersubsidi) itu (terjadi)," ujar Ketua DPP PDI-P Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Selasa (26/8/2014).

Effendi menyadari rakyat nantinya akan banyak melontarkan protes jika Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi, kata dia, akan dianggap tidak menepati janji kampanyenya untuk lebih menekan subsidi melalui pengalihan konsumsi BBM dengan energi alternatif.

Saat ditanyakan sikap PDI-P yang selama ini menolak keras menaikkan harga BBM tetapi sekarang mendukung rencana kenaikan harga BBM, Effendi menampiknya. Menurut dia, PDI-P selama ini bukan menolak kenaikan harga BBM.


"Kami selama ini tidak menentang penyesuaian harga. Saya selalu katakan, kenaikan harga adalah sebuah keniscayaan, tapi kalau tidak diawali dengan komitmen energi baru dan terbarukan, niscaya tidak akan kami berikan approval. SBY selama 10 tahun ini kan hanya 'bancakan' dari mafia migas yang membelenggu," papar Effendi.

Anggota Komisi VII DPR ini memastikan apabila Jokowi memimpin, sektor hulu energi akan menjadi fokus utama agar sektor industri dan transportasi tidak terlalu bergantung pada BBM yang terus menggerus anggaran negara.

"Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan energi akan dimulai dari audit BPK di SKK Migas, Pertamina, dan ESDM," imbuh Effendi.

Sebelumnya, Jokowi merasa keberatan dengan alokasi subsidi dalam RAPBN 2015. Menurut dia, peningkatan subsidi BBM yang mencapai Rp 44,6 triliun terlalu besar dan seharusnya dialihkan untuk anggaran pembangunan. Dengan kondisi ini, Jokowi meminta agar Presiden SBY bisa memperbaiki RAPBN 2015 dengan menekan angka subsidi. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla pun meminta agar kenaikan harga BBM dilakukan dalam masa pemerintahan SBY.

Baca juga :

Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X