Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Kehutanan Buka Lowongan 580 CPNS

Kompas.com - 26/08/2014, 16:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di unit-unit kerja Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Total CPNS yang dibutuhkan sebanyak 580 orang.

Para pelamar yang berminat harus memenuhi persyaratan utama di antaranya: a. Tidak pernah duduk sebagai pengurus/anggota partai politik; b. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS; c. Usia minimal 18 tahun maksimal 33 tahun (untuk lulusan S2); IPK minimal 2,75 (D3 dan S1) atau 3 (untuk paska sarjana); d. Khusus untuk polisi kehutanan tinggi badan minimal 165 cm (laki-laki) dan 155 cm (perempuan); tidak buta warna, tidak berkacamata, dan tidak cacat badan.

Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdiri dari:

1. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan: 97 orang
2. Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran: 8 orang
3. Diploma III Kehutanan: 43 orang
4. Diploma III Akuntansi: 26 orang
5. Diploma III Akuntansi / Ekonomi: 6 orang
6. Diploma III Akuntansi / Manajemen: 1 orang
7. Diploma III Administrasi Negara: 29 orang
8. Diploma III Komputer: 1 orang
9. Diploma III Teknik Informatika / Sistem Informasi: 3 orang
10. Diploma III Informatika: 3 orang
11. Diploma III Kearsipan: 2 orang
12. Diploma III Sejarah / Seni Rupa: 1 orang
13. Diploma III Kimia: 2 orang
14. Diploma III Perpustakaan: 1 orang
15. Sarjana Kehutanan: 201 orang
16. Sarjana Kehutanan Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan: 2 orang
17. Sarjana Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan: 2 orang
18. Sarjana Kehutanan Jurusan Teknologi Hasil Hutan: 3 orang
19. Sarjana Kehutanan / Hukum: 35 orang
20. Sarjana Administrasi Negara: 3 orang
21. Sarjana Administrasi Negara / Manajemen: 6 orang
22. Sarjana Akuntansi: 23 orang
23. Sarjana Antropologi: 1 orang
24. Sarjana Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual: 1 orang
25. Sarjana Ekonomi Pembangunan: 2 orang
26. Sarjana Ekonomi / Akuntansi: 13 orang
27. Sarjana Ekonomi / Hubungan Internasional: 1 orang
28. Sarjana Geografi / Geodesi: 1 orang
29. Sarjana Hukum: 2 orang
30. Sarjana Hukum / Administrasi Negara: 2 orang
31. Sarjana Ilmu Psikologi: 2 orang
32. Sarjana Kearsipan / Keperpustakaan: 1 orang
33. Sarjana Komputer: 6 orang
34. Sarjana Manajemen SDM: 1 orang
35. Sarjana Pelayaran: 4 orang
36. Sarjana Pendidikan Agama Islam: 1 orang
37. Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia: 3 orang
38. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris: 2 orang
39. Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling: 1 orang
40. Sarjana Pendidikan Matematika: 4 orang
41. Sarjana Pendidikan Olah Raga: 1 orang
42. Sarjana Teknik Mesin Penerbangan: 1 orang
43. Sarjana Teknik Perkapalan: 1 orang
44. Sarjana Semua Jurusan: 24 orang
45. Pasca Sarjana Kehutanan Jurusan Manajemen Hutan: 2 orang
46. Pasca Sarjana Kehutanan Jurusan Hasil Hutan / Manajemen Hutan: 1 orang
47. Pasca Sarjana Semua Jurusan: 4 orang.

Para pelamar yang lolos itu akan ditempatkan untuk mengisi berbagai formasi, di antaranya: Analis anggaran; Analis data dan informasi; Analis program/perencanaan; Analis hubungan kelembagaan; Analis Hukum; Analis Hutan dan Lahan; Analis informasi sumber daya kehutanan; Analis kebijakan pertama (S2 semua jurusan).

Selain itu, Analis kerjasama bilateral dan regional; Analis kerjasama multilateral dan internasional; Analis Keuangan; Analis Pelaporan; Analis konservasi kawasan; dan sejumlah jabatan lainnya.

Bagi yang berminat, pendaftaran dilakukan secara online dengan mendaftar terlebih dahulu melalui portal http://panselnas.menpan.go.id/. Selanjutnya, mendaftar ke portal Kementerian Kehutanan: https://cpnsonline.dephut.go.id/  pada 20 Agustus – 3 September 2014.

Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan lima hari setelah penutupan pendaftaran melalui portal Kementerian Kehutanan. Sementara seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilakukan setelah ada jadwal resmi dari Panselnas Seleksi CPNS 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com