Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Hanya Satu Putaran, KPU Kembalikan Rp 2,9 Triliun ke Kemenkeu

Kompas.com - 25/08/2014, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengadakan pertemuan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rapat evaluasi dan anggaran terkait pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

"Anggaran pilpres itu kan diplot Rp 4 triliun dan putaran kedua sebanyak Rp 3,9 triliun. Putaran kedua karena tidak ada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jadi anggaran sudah ditarik ke Kementerian Keuangan dan disimpan di kas negara," ujar Husni sebelum rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014) siang.

Anggaran putaran kedua pilpres ini telah ditarik ke Kementerian Keuangan sebanyak Rp 2,9 triliun, sedangkan Rp 1 triliun disimpan di kas negara. Husni juga menuturkan anggaran yang ada di kas KPU tidak terlalu banyak. Hal ini mengingat pertimbangan kebijakan anggaran akan dikucurkan setelah adanya pengajuan anggaran dari KPU.

"Itu juga jadi sistem perbelanjaan kita. Kalau membutuhkan, baru mengajukan, kalau tidak, maka semua anggaran itu di kas negara," katanya.

Selain itu, rapat dengan Komisi II DPR ini juga akan dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat ini juga akan membahas anggaran terkait pertanggungajawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 serta pembahasan RAPBN 2015 berdasarkan nota keuangan.

"Kita diminta laporannya mengenai proses kemarin dan perencanaan untuk 2015 nanti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com