Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Ada Kantor Pemerintah yang Minta Pungutan, Laporkan ke Saya

Kompas.com - 22/08/2014, 16:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Fathur Rochman

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden terpilih Joko Widodo mulai memberikan peringatan kepada jajaran pemerintahannya mendatang. Ia mengingatkan agar yang bertugas di kantor-kantor pemerintahan tidak menyusahkan rakyat. Jika tidak melaksanakan perintahnya itu, petugas tersebut akan dicopot.

"Kalau masih ada kantor-kantor yang masih berani memungut sesuatu, yang masih tidak layani rakyat (dengan) tidak baik, apalagi rakyat kecil yang disia-siakan, jangan kaget kalau detik itu juga saya akan datangi mereka. Kalau bisa saya ganti, saya copot hari itu juga," kata Jokowi dalam kata sambutannya dalam acara Halalbihalal Partai Nasdem dengan para relawan Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Jokowi kemudian memaparkan pentingnya informasi yang berasal dari daerah-daerah. Ia mengingatkan agar seluruh informasi yang berkaitan dengan pemerintahan yang tidak baik agar segera disampaikan kepada pihaknya.

"Kalau mendengar sesuatu keluhan dari rakyat, sampaikan ke kami, kalau di suatu daerah ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, sampaikan ke kami. Kalau di daerah yang birokrasinya ada pungutan, melayani tidak baik, urus izin lama, sampaikan ke kami," tutur Jokowi dalam acara yang dihadiri ribuan relawan Jokowi tersebut.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta informasi dari para relawan karena informasi dari "akar rumput" sangat penting bagi dirinya. Ia pun meminta laporan tersebut bukanlah laporan yang baik-baik.

"Seluruh relawan penting bagi kami untuk (dapatkan) informasi apa-apa yang terjadi di bawah, di 'akar rumput'. Jangan sampai nanti laporannya yang baik-baik saja, yang ABS (asal bapak senang) saja. Saya ingin laporan yang tidak baik-baik itu yang ingin kita perbaiki," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com