Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pakar: Munas Golkar Jangan pada Tahun yang Ekornya 4 atau 9

Kompas.com - 20/08/2014, 16:30 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siswono Yudhohusodo menyarankan musyawarah nasional (munas) Golkar tidak digelar pada tahun yang berakhiran angka 4 atau 9. Hal itu menyangkut agenda lima tahunan, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Memang AD/ART Partai Golkar itu mengatur bahwa munas disesuaikan lima tahun sekali. Terakhir, tahun 2009, maka (munas selanjutnya) tahun 2014. Tetapi, pada munas terakhir, juga ada yang mengatur bahwa munas itu diundur (2015)," ujar Siswono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Untuk itu, Siswono berpendapat, memang sebaiknya munas selanjutnya tidak digelar pada Oktober 2014 seperti yang diusulkan sebagian elite Golkar.

Siswono menjelaskan, setelah reformasi, jadwal pemilu bergeser ke tahun dengan akhiran angka 4 dan 9, yakni 2004, 2009, 2014, dan selanjutnya 2019. Golkar mesti berhadapan dengan pileg, pilpres, dan munas pada tahun yang sama sehingga dianggapnya itu akan menyulitkan. Sementara itu, partainya tidak mungkin mengubah waktu penyelenggaraan pemilu.

"Saya mengikuti Golkar ini sejak tahun 1978. Partai Golkar itu kongres lima tahun sekali dan jadwal kenegaraan itu lima tahun sekali. Yang bisa digeser adalah agenda partai. Jadi, Golkar itu janganlah ber-munas pada Oktober, tahun yang ekornya 4 dan 9, menyulitkan," kata Siswono.

Sebagian internal Golkar mendesak munas digelar paling lambat Oktober 2014 sesuai AD/ART partai yang menyatakan munas diadakan sekali dalam lima tahun. Desakan itu semakin kuat setelah KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Mereka yang mendesak munas digelar tahun ini ingin melengserkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar. Mereka mengkritik keputusan Aburizal yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres. Harapannya, arah koalisi bisa berubah dengan pergantian pengurus partai.

Namun, elite Golkar lainnya menolak desakan itu. Mereka tetap berpegang pada rekomendasi Munas 2009, yakni munas selanjutnya akan dilaksanakan pada 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com